Tag
Penyerapan aspirasi publik menjadi sangat krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) oleh pemerintah bersama DPR RI, sebab RUU itu mengatur hukum pidana yang menyangkut kepentingan semua individu di Tanah Air.
Ketua Dewan Pers Prof. Azyumardi Azra menilai, Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) saat ini sangat berbahaya dan lebih berpotensi memberangus kebebasan pers.
Sejumlah pakar hukum memandang perlu pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi undang-undang, asalkan memenuhi empat pendekatan dan pembahasannya melibatkan komponen masyarakat.
Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho menilai rumusan Pasal 235 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mempertegas ancaman pidana penghinaan lambang/bendera negara.
Dalam hal ini pasal bermasalah artinya pada era sekarang, semua pembuktian dilakukan secara forensik. Tapi Pasal 252 RUU KUHP tersebut justru mengedepankan adanya pengakuan santet
Pembuktian kasus santet bisa dengan cara meminta keterangan ahli, sebagaimana ketentuan di dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 184 ayat 1
Jika setiap orang melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (vide Ayat 2)
Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Peduli Bangsa Nusantara (DPP PBN), Rahmat Bastian?meminta pasal tentang penghinaan presiden dalam RUU KUHP sebaiknya dihilangkan demi prinsip kesetaraan kedudukan di muka hukum.
engacarb Hotman Paris mengkritisi sejumlah pasal yang dianggap rancu dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RUU KUHP. Setelah sebelumnya menyampaikan kejanggalan pada Pasal 100 tentang Hukuman Mati, pengacara langganan selebriti ini menyoroti Pasal 278 RUU KUHP.
