Tag
Sidang Adat Mantir Bakas Basara Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akan kembali digelar pada 15 September 2025 dengan agenda pembacaan putusan terkait dugaan perusakan makam ahli waris keluarga Mitai. Kasus ini menyeret nama perusahaan PT Baratama Putra Perkasa (BPP) yang disebut melakukan aktivitas di atas lahan seluas 31 hektare yang dibeli perusahaan tersebut.
Syaifulah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kalimantan Tengah dan Dewan Adat Dayak (DAD) atas konten video yang telah dibuatnya.
Gugatan adat ini didasarkan pada tiga pasal hukum adat Tumbang Anoi 1894. Andreas Junaedy menjabarkan pasal-pasal tersebut, yaitu Singer Tekap Bau Mate (45 Kati Ramu), Singer Tandahan Randah (45 Kati Ramu), dan Singer Kasukup Belom Bahadat (250 Kati Ramu). Besarnya denda adat yang dibebankan kepada Syaifulah menjadi pokok perselisihan.
Tragedi berdarah di Desa Bangkal Kabupaten Seruyan pada 7 Oktober 2023 lalu membuat salah satu warga alami luka, yakni Taufik Nurrahman.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan apresiasi langkah penyelesaian konflik dengan kearifan adat.?
Dari hasil sidang yang dilakukan oleh mantir Basara Hai memutuskan dan mengabulkan gugatan Alpin dan kawan-kawan. Sehingga kedudukan Alpin Cs telah dikembalikan sebagai pemilik lahan perkebunan sawit yang berada di Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, Kotim.
Majelis Hakim Adat yang diundang DAD Kotim, secara bulat memutuskan menggugurkan hasil sidang adat Damang Cempaga Hulu.?
Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT Kotim memberikan tanggapan terkait vonis adat yang digelar dalam sidang adat di Sampit, Sabtu, 26 September 2020.
Majelis hakim adat memvonis sanksi adat untuk 8 pelaku pengeroyokan yang merupakan oknum warga organisasi Persaudaan Setia Hati Terate (PSHT) di Kotim. Tidak itu saja, hakim juga memberi sanksi kepada organisasi bela diri tersebut.
Hukum adat sebenarnya merupakan merupakan hukum penunjang hukum positif sesuai aturan pemerintah guna menyelesaikan segala permasalahan melalui musyawarah dan mufakat.
Konflik yang terjadi di PT Indo Muro Kencana (PT IMK) terhadap kasus blasting yang berdampak pada korban keluarga Sadar di Desa Oreng Kecamatan Tanah Siang Selatan berakhir dengan denda hukum adat.
Dalam tahapan sebelumnya, perusahaan juga kooperatif saat tim tujuh maupun tim 17 melakukan investigasi terkait kasus tersebut desa dan di wilayah perkebunannya.
impinan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Mustika Sembuluh awalnya diputuskan harus memenuhi denda adat selama kurun waktu 21 hari. Namun kemudian, Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng melalui let atau hakim adat memberikan tenggat hingga 41 hari.
Let (Hakim) adat Dayak segera memutuskan denda adat kepada Bos PT Mustika Sembuluh (MS), terdakwa perusakan situs adat, Senin (14/5/2018).
Suasana sempat sedikit memanas dalam sidang adat Dayak yang digelar Dewan Adat Dayak (DAD) Desa Pasir Panjang yang digelar di Kantor Desa Pasir Panjang, Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Rabu (2/5/2018).
Dewan Adat Dayak (DAD) menampik jika usaha pihaknya melakukan mediasi diartikan tidak berhasil. Justru kemauan PT MS yang siap datang adalah produk dari mediasi.
Selama ini sudah ada tim investigasi dan mediasi yang turun ke lapangan. Sehingga, pihak perusahaan pun menyatakan siap untuk dilakukan sidang adat.
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Keluarga Freddy, korban pemukulan yang dilakukan oleh oknum perwira AU Lanud Iskandar Mayor Kal Fatkur Arifin menyatakan menerima hasil yang diputuskan oleh sidang adat…
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Wakil Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kotawaringin Barat (Kobar) yang juga pimpinan sidang dalam sidang adat yang digelar di Rumah Betang Pasir Panjang Sabtu (17/6/2017)…
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Lantaran perbuatannya melakukan penganiayaan terhadap warga Desa Pasir Panjang, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dan menimbulkan keresahan di…
