Tag
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas memperpanjang status tanggap darurat berkaitan dengan wabah corona virus disease atau covid-19, terhitung sejak 17 Juni sampai dengan 14 Juli 2020 mendatang.
Kepala BPKAD Kota Palangka Raya, Absiah mengungkapkan, selama staus tanggap darurat bencana non alam pandemi Covid-19 pemerintah telah menggunakan anggaran sebesar Rp 25 Miliar.
Dengan dinaikannya status ini maka penanggulangan Covid-19 bisa dilakukan dengan gerakan lebih cepat
Penetapan ini?akan berlangsung selama 28 hari sejak ditetapkan. Tangka waktu tanggap darurat ini?bisa diperpanjang, bahkan dipersingkat sesuai kebutuhan
Penetapan status ini berdasarkan surat keputusan bupati, untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran wabah penyakit akibat Covid-19 di seluruh wilayah Kapuas
Bentuk pengabdian yang diberikan oleh seluruh tim ini sangat memberikan dampak yang positif bagi seluruh masyarakat
Pemerintah Kota Palangka Raya memperpanjang masa tanggap darurat Covid-19 terhitung sejak 22 April sampai 25 Juni 2020.
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran menyampaikan status tanggap darurat penanganan Covid-19 akan diperpanjang selama 70 hari kedepan.
Dengan adanya peningkatan jumlah pasien positif COVID-19 yang saat ini tercatat 45 orang, maka disepakati status tanggap darurat ditetapkan dari 9 April hingga 6 Mei 2020
Seiring naiknya status menjadi tanggap darurat covid-19 atau corona, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran meminta seluruh bupati/wali kota untuk memperketat pemantauan lintas sektor.
Status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diturunkan menjadi transisi pemulihan karhutla. Status tersebut disepakati karena dalam beberapa hari terakhir hujan sudah mengguyur Kotim.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menurunkan status tanggap darurat menjadi transisi darurat ke pemulihan bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla.
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran sudah menandatangani penetapan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla.
Setelah menaikan status Kota Palangka Raya dari siaga darurat menjadi tanggap darurat karhurla, Pemerintah Kota Palangka Raya wajib memenuhi poin usaha penanganan.
Pemerintah Kota Palangka Raya meningkatkan status Kota Palangka Raya, dari siaga darurat karhutla menjadi tanggap darurat karhutla.
Pemerintah akan menanggung biaya pengobatan penderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas atau ISPA jika sudah dinyatakan status tanggap darurat Karhutla atau kebakaran hutan dan lahan.
Pemprov Kalteng atau Kalimantan Tengah segera menetapkan status tanggap darurat Karhutla atau kebakaran hutan dan lahan.
