Pemprov Kalteng Akan Terima Sumbangan Pihak Ketiga Meski Bukan dari Pengusaha
"Kita akan terus dorong. Bahkan jika ada masyarakat yang ingin menyumbang berapa pun, akan kami terima," kata Kaspinor, Selasa (5/2/2019).
Tag
#Sumbangan Pihak Ketiga
Komisi B DPRD Kalteng Minta Pergub Pungutan Pihak Ketiga dikonsultasikan ke KPK
Langkah ini sangat perlu dikaji agar kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan empat legislatif beberapa waktu lalu tidak terulang kembali.
Anggota DPRD Kotim Ini Dukung Kepedulian Gubernur Perjuangkan Sumbangan Pihak Ketiga
Selama ini, daerah tidak dapat apa-apa dari sawit karena daerah tidak diperbolehkan membuat aturan pemungutan retribusi atau lain sebagainya. Jika melakukan itu, ancamannya pemotongan DAU (dana alokasi umum) oleh pemerintah pusat.
Penerapan Pergub No 16/2018 Temui Banyak Cobaan
Penerapan pergub itu sempat bermasalah karena ada beberapa pihak pengusaha yang berpikiran jahat.
Gubernur Kalteng Sebut Pergub tentang Sumbangan Pihak Ketiga Sudah Klir dengan Pemerintah Pusat
Sugianto juga tidak ingin menutupi, ada suasana politik lokal yang menemui sedikit hambatan. Seperti, hubungan kurang harmonis dengan tetangga (DPRD).
Pemprov Kalteng akan Undang Perusahaan di 3 Sektor Ini
Tim Pemprov Kalteng bersama Polda dan Kejaksaan Tinggi akan berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan KPK terkait pungutan dana hibah dari pihak ketiga.
Aturan Sumbangan Pihak Ketiga Terus Dikoordinasikan dengan Empat Pihak dari Pusat Ini
BORNEONEWS, Palangka Raya – Untuk sementara ini, perusahaan yang ‘hidup’ di Kalimantan Tengah (Kalteng) tidak dikenakan aturan Sumbangan Pihak Ketiga (SPK) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov)…
Babak Baru Pergub 27/2017; Uang Sumbangan Tidak Perlu Dikembalikan
BORNEONEWS, Palangka Raya – Ada babak baru pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penerimaan dan Pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga (SPK) kepada Pemprov Kalteng, setelah…
Pergub Kalteng tentang SPK Awalnya Dipersoalkan Pusat, Kini Malah Jadi Pemodelan Nasional
BORNEONEWS, Palangka Raya – Peraturan Gubernur (Prgub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Nomor 27 Tahun 2017 awalnya dipermasalahkan. Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Pusat pun datang ke…
Ditanya Soal Sumbangan, BPK RI Perwakilan Kalteng Masih Belum Beri Sikap
BORNEONEWS, Palangka Raya - Sumbangan Pihak Ketiga (SPK) yang diatur Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dengan Pergub Nomor 27 Tahun 2017 masih menyisakan kajian mendalam. Dimana prosesnya sedang…
Disbun Kalteng Telah Raup Sumbangan Rp2,2 Miliar dari Pihak Ketiga
BORNEONEWS, Palangka Raya – Hingga September 2017, dana yang terkumpul dari sumbangan pihak ketiga oleh perusahaan perkebunan di Kalimantan Tengah (Kalteng) masih sekitar Rp 2,2 miliar. Dana ini…
Plt Sekda Sebut Pemprov Sedang Kaji Sumbangan Pihak Ketiga
BORNEONEWS, Palangka Raya – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Mugeni menuturkan bahwa saat ini pihaknya sedang mengkaji tentang pungutan sumbangan pihak ketiga (SPK)…
DPRD: Pergub SPK Belum Tentu Mengarah ke Pungli
BORNEONEWS, Palangka Raya – Pihak DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menanggapi biasa apa yang terjadi dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 27/2017 yang saat ini sedang disupervisi oleh delapan Tim…
ESDM Masih Enggan Beberkan Masalah SPK
BORNEONEWS, Palangka Raya – Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Kalimantan Tengah (Kalteng) masih enggan membeberkan mengenai mekanisme sumbangan pihak ketiga (SPK) yang diprotes sejumlah…