Penggunaan Dana Desa Wajib Dipublikasikan
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, H Rudianur meminta agar pemdes mempublikasikan penggunaan dana desa (DD).
Tag
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, H Rudianur meminta agar pemdes mempublikasikan penggunaan dana desa (DD).
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin meminta semua OPD untuk mempertahankan dan mengutamakan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kalangan DPRD Kalteng menilai keterbukaan informasi penggunaan anggaran di satuan pendidikan semua jenjang sangatlah penting.
BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Agus Seruyantara mengingatkan seluruh pemerintahan desa untuk bisa menyampaikan laporan penggunaan keuangan desa bersumber dari dana desa…
Penggunaan mesin EDC ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Kapuas dalam pelayanan nikah rujuk kepada masyarakat yang dilakukan oleh KUA kecamatan bekerja sama dengan bank
Seluruh masyarakat desa selalu dilibatkan mulai dari proses perencanaan, penganggaran hingga dalam realisasi penggunaan seluruh dana yang di alokasikan untuk Bangun Harja
Anggota DPRD Kota Palangka Raya Norkhalis Ridha meminta agar pelaksanaan penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkup Pemerintah Kota Palangka raya dapat mengutamakan tranparansi.
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, M Khozaini sepakat dan mendukung pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kotim Tahun 2020 dibahas secara terbuka dan transparan.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosandi) Kabupaten Barito Utara, M Iman Topik, Jumat, 13 September 2019, menyampaikan hasil konsulidasi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalteng, terkait transparansi laporan keuangan
Bupati Nadalsyah atau yang biasa disapa H Koyem menugaskan beberapa perangkat daerah pengelola keuangan dan sistem jaringan informatika yaitu DPKA, Bappedalitbang, Inspektorat, dan Diskominfosandi untuk segera mewujudkan Barito Utara sebagai kabupaten yang menjalankan komitmen transparansi laporan k
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menilai prestasi pencegahan korupsi merupakan imbas dari sikap keterbukaan pemerintah daerah
Pemerintah Kota Palangka Raya menilai pembentukan sistem e-governance harus menjunjung tinggi transparansi. Hal itu mengamuka dalam rapat paparan akhir penyusunan rencana induk, Senin, 2 September 2019.
Penyampaian Raperda APBDP 2019 yang telah disepakati bersama beberapa waktu lalu juga merupakan salah satu dari perwujudan transparansi pemerintahan