Tag
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran memahami sekaligus menyayangkan penggunaan hak interpelasi oleh anggota DPRD Kalteng setelah mendapat penjelaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Walaupun ada klausul dalam Pergub, Gubernur menyatakan tidak berkapasitas apakah tunjangan DPRD dikembalikan atau tidak. Ia menilai ini domain BPK.
DPRD Kalteng tetap menggelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman hak interpelasi, Jumat (8/6/2018).
Padahal sebelumnya, beberapa di antara mereka sudah berucap akan menunggu dan menyandarkan apapun hasil kesimpulan dan penjelasan dari Mendagri. Apabila tidak ditemukan pelanggaran yang strategis, maka dengan sendirinya tidak akan berlanjut ke interpelasi.
Ketua DPRD Kalteng R Atu Narang menyebutkan, fraksi pendukung dewan sepakat mengadakan hak interpelasi terhadap Pergub No 10 Tahun 2018.
Seperti yang diutarakan anggota DPRD Kalteng asal PKB, M Asera. Walapun ia tidak menyampaikan kritik balik sesuai materi yang dibahas. Tetapi malah meminta Ketua PWNU lebih banyak mengaji dan belajar kitab kuning daripada mengurusi politik.
Aksi yang diwacanakan DPRD Kalteng untuk menginterpelasi Gubernur Kalteng, tak sedikitpun didukung Ormas Nahdlatul Ulama (NU) Kalteng. Pasalnya, dinilai cenderung bersikap menyalahkan tanpa didasari tabayyun (klarifikasi) terlebih dulu.
Aksi yang diwacanakan DPRD Kalteng untuk meng-interpelasi Gubernur Kalteng, tak sedikitpun didukung Ormas Nahdlatul Ulama (NU) Kalteng.
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalteng Wahyudi F Dirun menyatakan, rencana itu tak ubahnya sebagai sikap dan tindakan yang dzalim.
Dua kabupaten di Kalimantan Tengah (Kalteng) tunjangan DPRD-nya melebihi tunjangan DPRD Provinsi. Dua kabupaten tersebut adalah Murung Raya dan Lamandau.
Ada dua pemerintah provinsi lain di Pulau Kalimantan menetapkan Pergub yang juga sama-sama didasarkan pada ketentuan PP nomor 18 tahun 2017. Yaitu Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Timur (Kaltim).
Sesuai aturan, besaran tunjangan DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi tunjangan DPRD Provinsi setempat.
"Harus menyesuaikan item yang dibolehkan menurut PP 18 tahun 2017, Permendagri, dan Surat Edaran Mendagri, serta tidak boleh melebihi yang di provinsi. Sesuai keterangan sekjen Kemendagri, ya harus direvisi," terang Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.
Gubernur juga menjelaskan alasan, saat revisi Pergub Kalteng Nomor 33 Tahun 2017, pemprov tidak melakukan konsultasi dengan DPRD Kalteng.
Sekretaris Jenderal Kemendagrj Hadi Prabowo mengakui ada parameter-parameter tunjangan yang tidak lagi bisa dibayarkan karena dalam ketentuan PP nomor 18 tahun 2017 sudah bukan lagi menjadi hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo menilai Pergub Nomor 10 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi subtansi, serta telah berlandaskan aspek normatif.
Pertemuan Gubernur Kalteng dan jajaran serta Sekjen Kemendagri beserta sejumlah dirjen, menghasil beberapa kesimpulan yang diharapkan menjadi jembatan terjalinnya komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif di Kalteng.
Kemendagri melihat Pergub yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalteng sudah tepat
Pergub 10 Tahun 2018 dinilai benar oleh Kementerian Dalam Negeri
Rapat ini membahas Pergub Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif dan Anggota DPRD Kalteng
