Tag
Perilaku sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kalteng yang mendatangi Mendagri hanya agar tunjangan tidak dipotong akibat terbitnya Pergub baru, termasuk ungkapan hak interpelasi, mendapat kritik dari peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Apung Widadi.
Protes Pimpinan dan Anggota DPRD Kalteng hingga mengadu ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta disebut-sebut salah sasaran. Pun seharusnya, masalah penolakan pengembalian uang tunjangan akibat lebih baya bukan dengan cara interpelasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) ketika menerbitkan aturan yang s
Total kelebihan bayar gaji dan tunjangan DPRD se-Kalimantan Tengah (Kalteng) mencapai Rp 1,832 miliar.
Terbitnya peraturan gubernur (Pergub) Kalteng yang mengatur tunjangan anggota dan pimpinan DPRD Kalteng sehingga adanya pengurangan bahkan pengembalian tunjangan, dapau reaksi beragam. Di antaranya DPRD yang mengaku keberatan dan akan segera mendatangi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Perarturan Gubernur (Pergub) baru ditetapkan dan diundangkan per 24 April 2018 menuai banyak pendapat, baik
Pada Pergub baru, nomor 10 tahun 2018 dan Pergub sebelumnya, nomor 33 tahun 2017 tanggal 28 September 2017 tidak berbeda dalam klausul rumah negara.
Munculnya sindirian dari anggota DPRD Kalteng di media sosial salah satunya disebabkan kehadiran Pergub baru tersebut membuat hak keuangan DPRD terganggu.
Karena Pergub yang baru tersebut ditetapkan dan diundangkan per 24 April 2018 dan berlaku surut, maka Pimpinan dan Anggota DPRD yang terlanjur menerima harus mengembalikan ke kas daerah akibat kelebihan bayar 4 bulan. Berapa yang harus dikembalikan?
Penghasilan anggota DPRD ini adalah terdiri Uang representasi Rp2,25 juta, Tunjab Rp3,3 juta, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi Rp15 juta, tunjangan perumahan Rp17 juta, tunjangan transportasi Rp15 juta, maka sedikitnya ada Rp52,5 juta per bulan plus tunjangan reses Rp15 juta
Pergub ini mulai berlaku pada 2 Januari 2018, yang artinya aturan berlaku surut. Konsekuensinya, anggota maupun pimpinan DPRD harus mengembalikan kelebihan bayar selama Januari - April 2018.
BORBEONEWS, Kasongan - Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2014 menjadi PP No 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Sekretaris DPRD Kota Palangka Raya, Siti Masmah mengatakan pada November 2017 ini kenaikan tunjangan anggota dewan sudah bisa direalisasikan. "Penghitungan besaran…
BORNEONEWS, Tamiang Layang - Peraturan Pemerintah Nomor 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD memberikan motivasi tersendiri di DPRD Barito Timur. Wakil Ketua II…
BORNEONEWS, Kuala Kapuas – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas Robert L Gerung, menuturkan bahwa Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD terkendala belum…
BORNEONEWS, Sampit - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kotawaringin Timur resmi disahkan, Senin (7/8/2017) di aula…
BORNEONEWS, Sampit - Rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif yang diajukan oleh DPRD Kotawaringin Timur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan tindak lanjut…
