Tag
Rancangan Undang-undang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Otsus Papua) resmi disahkan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna di DPR RI, Kamis 15 Juli 3021.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Pamungkas mengatakan terdapat tiga hal penting yang harus menjadi perhatian dalam implementasi dana otonomi khusus (otsus) Papua setelah disahakannya?UU Otsut?Papua disahkan.
Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan pengesahan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua merupakan akselerasi kemajuan kesejahteraan.
Pengesahan itu diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai pimpinan rapat setelah ia meminta persetujuan 492 peserta Rapat Paripurna yang hadir secara langsung dan virtual
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengingatkan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus melibatkan seluruh elemen masyarakat di Papua, sehingga dapat disusun secara komprehensif dan dapat diimplementasikan secara efektif.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus menghadirkan jawaban dan memberikan alternatif solusi yang dibutuhkan agar bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang belum tuntas tersebut.
Anggota Komisi V DPR RI Jimmy Demianus Ijie mengatakan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus menyentuh persoalan kewenangan, bukan hanya soal dana.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta penjelasan pemerintah terkait kelanjutan rencana revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
