BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Bupati Kotawaringin Barat (Kobar), Nurhidayah meminta pemerintah pusat turun tangan memberikan dukungan lebih besar untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang menyelimuti wilayah Kobar, terutama kawasan penyangga Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP).
Nurhidayah mengatakan, kondisi yang terjadi saat ini tidak bisa dianggap remeh karena dampaknya telah mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas warga, hingga pelayanan publik.
Karena itu, penanganan karhutla dan kabut asap membutuhkan dukungan tambahan dari pemerintah pusat, tidak hanya mengandalkan upaya pemerintah daerah.
"Pemkab Kobar telah berkoordinasi dengan Balai TNTP untuk menyusun langkah-langkah penanganan darurat. Tim daerah juga telah dikerahkan ke sejumlah titik krusial untuk membantu mengendalikan kebakaran" jelas Bupati.
Namun, menurut Bupati, upaya tersebut dinilai masih memerlukan penguatan, khususnya dalam pengendalian api dan penanganan kabut asap yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
“Pemerintah pusat perlu turun tangan memberikan bantuan lebih besar. Kondisi ini tidak bisa dianggap remeh karena dampaknya sudah dirasakan masyarakat,” jelas Bupati.
Bupati mengatakan, penanganan karhutla harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, saat kondisi darurat seperti sekarang, hal terpenting adalah menjaga sinergi dan kekompakan agar penanganan di lapangan berjalan efektif.
“Paling penting sekarang bagaimana api bisa dikendalikan, kabut asap ditangani, dan seluruh pihak bisa bekerja bersama. Kita membutuhkan sinergi dan kekompakan, bukan saling menyalahkan,” jelasnya.
Terkait penetapan status bencana nasional, Bupati menjelaskan bahwa Pemkab Kobar tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan status tersebut. Meski demikian, ia menilai keterlibatan pemerintah pusat sangat diperlukan, terutama untuk menangani dampak karhutla yang meluas dan bersinggungan dengan berbagai sektor.
"Dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan yang sudah dilakukan pemerintah daerah, termasuk penyediaan bantuan dan langkah strategis untuk mengatasi kebakaran serta dampak asap di Kalimantan Tengah," jelas Bupati.
Dalam waktu dekat, Menteri Kehutanan juga direncanakan melakukan kunjungan kerja ke Pangkalan Bun. Nurhidayah berharap kunjungan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah pusat untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan, khususnya di kawasan yang berbatasan dengan TNTP.
Melalui kunjungan itu, diharapkan pemerintah pusat dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi karhutla dan kabut asap sekaligus merumuskan kebijakan strategis untuk memperkuat penanganan darurat. (WAHYU KRIDA/H)
