BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng), menargetkan peningkatan anggaran pembangunan desa menjadi Rp350 miliar pada 2027, naik sekitar Rp105 miliar dibandingkan alokasi tahun sebelumnya sebesar Rp245 miliar untuk 231 desa dan 17 kelurahan.
Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno di Kuala Kapuas, Selasa mengatakan peningkatan anggaran tersebut diarahkan untuk memperluas pemerataan pembangunan, terutama bagi desa-desa yang selama ini belum mendapatkan dukungan optimal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Harapan kita ke depan bisa lebih dari Rp1 miliar untuk satu desa. Desa-desa mana yang membutuhkan perhatian lebih, silakan kepala desa berkomunikasi dengan OPD dan DPRD,” katanya.
Ia menyampaikan hal tersebut setelah melakukan kunjungan kerja ke Desa Katunjung, Kecamatan Mantangai, bersama Ketua I DPRD Kapuas, Yohanes, Sekretaris Daerah Kapuas, Usis I Sangkai, sejumlah asisten sekretariat daerah, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Wiyatno mengatakan alokasi anggaran melalui program Rp1 miliar untuk setiap desa berpeluang ditingkatkan sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah. Pemerintah daerah memberi perhatian khusus kepada kawasan pesisir, pantai, dan pedalaman yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar.
“Harapan kita tidak ada yang tertinggal di tahun 2027,” katanya.
Ia mencontohkan Kelurahan Palangkau Lama dan Palangkau Baru di Kecamatan Kapuas Murung yang berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Kedua wilayah tersebut masih membutuhkan peningkatan akses jalan untuk memperlancar mobilitas masyarakat.
Menurut dia, alokasi anggaran untuk wilayah yang membutuhkan perhatian lebih dapat ditingkatkan hingga Rp3 miliar untuk masing-masing wilayah, sehingga pembangunan jalan penghubung dapat dilakukan dan transportasi darat berjalan lebih baik.
Selain pembangunan di tingkat desa dan kelurahan, Pemkab Kapuas juga berupaya memperkuat konektivitas antarkecamatan, termasuk akses menuju Kecamatan Timpah yang selama ini membutuhkan penanganan infrastruktur.
Wiyatno mengatakan dirinya bersama rombongan berencana meninjau langsung kondisi jalan dari Katunjung menuju Timpah dengan sepeda motor. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi lapangan sebagai dasar menentukan kebutuhan dan bentuk penanganan yang tepat.
Ia menyebutkan jarak perjalanan dari kawasan Mantangai menuju Timpah mencapai sekitar 140 kilometer. Pemerintah daerah berharap akses tersebut dapat dilalui kendaraan roda empat pada 2027 atau 2028.
Dengan peningkatan konektivitas jalan, masyarakat dari wilayah Pasak Telawang, Pujon, dan Timpah diharapkan dapat menuju Kuala Kapuas melalui jalur yang lebih singkat, tanpa harus memutar melalui Palangka Raya dan Pulang Pisau.
Wiyatno juga menyampaikan Kabupaten Kapuas pada tahun ini memperoleh dukungan anggaran sekitar Rp25 miliar dari Balai Jalan Nasional. Sebagian dukungan tersebut akan diarahkan untuk penanganan dan peningkatan ruas jalan Mantangai-Timpah.
Ia menjelaskan sejumlah titik di ruas tersebut membutuhkan penanganan khusus karena kondisi tanah yang rendah dan bergambut. Kawasan itu rawan terbakar saat kemarau, sedangkan pada musim hujan sebagian wilayah berpotensi terendam.
Melalui peninjauan langsung, pemerintah daerah ingin memastikan penanganan infrastruktur disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga pembangunan dapat mendukung kelancaran transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kunjungan ke Desa Katunjung juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Kapuas menyerap aspirasi masyarakat serta mengidentifikasi kebutuhan pembangunan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program dan kebijakan daerah ke depan.
ANTARA
