BORNEONEWS, Palangka Raya – Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menegaskan perluasan akses keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar meningkatkan jumlah pengguna layanan jasa keuangan.
Menurut Primandanu, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang memadai agar dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara bijak, sesuai kebutuhan, serta mendukung ketahanan finansial dalam jangka panjang.
“Inklusi keuangan bukan sekadar memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan, tetapi bagaimana akses tersebut dimanfaatkan secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan,” terang Primandanu kepada Borneonews pada Jumat, 23 Oktober 2026.
Pesan tersebut menjadi salah satu penekanan dalam momentum Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 yang dirangkaikan dengan World Investor Week (WIW) dan Bulan Dana Pensiun. Ketiga momentum tersebut dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat membangun kebiasaan menabung, memahami investasi, dan merencanakan masa pensiun sejak dini.
Primandanu mengatakan, kebiasaan mengelola keuangan perlu dibangun sejak dini agar masyarakat lebih siap menghadapi kebutuhan masa depan. Selain menabung, pemahaman mengenai investasi juga penting agar masyarakat mampu mengenali peluang sekaligus mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan keuangan.
“Melalui momentum BIK, World Investor Week, dan Bulan Dana Pensiun, kami mendorong masyarakat untuk membangun kebiasaan menabung, memahami investasi, serta merencanakan masa pensiun sejak dini sebagai fondasi ketahanan finansial jangka panjang,” ujarnya lagi.
Menurutnya, akses terhadap berbagai instrumen keuangan perlu diimbangi dengan peningkatan literasi dan pelindungan konsumen. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan, tetapi juga mampu menentukan pilihan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan finansialnya.
Penguatan literasi tersebut semakin relevan di tengah meningkatnya partisipasi masyarakat Kalimantan Tengah dalam investasi pasar modal. Hingga Agustus 2026, jumlah investor pasar modal di provinsi ini mencapai 277.328 investor, meningkat dari 130.330 investor pada Agustus 2025.
Di Kabupaten Kotawaringin Barat, jumlah investor tercatat sebanyak 32.800 investor atau 11,83 persen dari total investor di Kalimantan Tengah. Nilai transaksi saham di kabupaten tersebut juga meningkat dari Rp13,29 miliar pada Agustus 2025 menjadi Rp20,16 miliar pada Agustus 2026.
Pertumbuhan itu menunjukkan semakin luasnya partisipasi masyarakat dalam pasar modal. Namun, peningkatan jumlah investor perlu disertai pemahaman terhadap risiko investasi agar keputusan yang diambil tidak sekadar mengikuti tren, melainkan sesuai tujuan keuangan dan profil risiko masing-masing.
Di sisi lain, aset dana pensiun di Kalimantan Tengah meningkat 3,9 persen, dari Rp114,84 miliar pada Agustus 2025 menjadi Rp119,42 miliar pada Agustus 2026. Perkembangan ini turut menegaskan pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang untuk mempersiapkan kebutuhan saat memasuki masa pensiun.
"OJK Kalteng mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, lembaga pendidikan, dan mitra strategis lainnya agar akses keuangan semakin merata, termasuk bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)," tegasnya.
Melalui penguatan akses, literasi, dan pelindungan konsumen, inklusi keuangan diharapkan tidak berhenti pada pertumbuhan jumlah pengguna maupun transaksi, tetapi menjadi sarana bagi masyarakat untuk membangun aset, mengelola risiko, dan mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan. (TESTI PRISCILLA/j)
