BORNEONEWS, Palangka Raya – Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan kembali menggelar aksi damai jilid IV di halaman depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat 23 Oktober 2026.
Massa aksi berniat menyampaikan langsung sembilan poin tuntutan kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, namun hingga malam hari gubernur tidak menemui para pendemo.
Sekretaris Koordinator Lapangan, Yuyun Sanjaya, menyampaikan bahwa massa telah cukup lama menunggu agar dapat bertemu langsung dengan Gubernur, namun keinginan tersebut belum terpenuhi.
Dalam aksi kali ini, aliansi membawa sembilan poin tuntutan yang dirangkum dari berbagai keluhan masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan serta kebijakan pemerintah.
Poin pertama mengkritik keras upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah provinsi terhadap situasi bencana karhutla yang belum dianggap maksimal.
Poin kedua meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan pernyataan sikap bahwa kewenangan penanganan bencana ini telah melampaui kemampuan daerah, sehingga perlu segera diangkat menjadi status bencana nasional.
Poin ketiga menyoroti perlindungan masyarakat adat. Aliansi menuntut agar masyarakat adat dapat tetap berladang dan beternak tanpa diganggu, serta tidak dijadikan kambing hitam atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Poin keempat menyoroti sejumlah masalah mendesak yang dirasakan warga antrian panjang dan kenaikan harga BBM, ketersediaan air bersih yang sangat minim, serta pemadaman listrik yang masih berlangsung.
Poin terakhir menegaskan bahwa kondisi perekonomian masyarakat saat ini dinilai sangat lumpuh akibat dampak berkepanjangan dari bencana asap.
"Pemerintah jangan abai terhadap situasi ini. Kami masyarakat sudah mati-matian menghirup udara kotor ini, jangan sampai kami juga mati-matian harus beradaptasi dalam situasi ekonomi yang menurun," tegas Yuyun di hadapan massa.
Aliansi juga menyayangkan sikap Gubernur yang dinilai sengaja tidak menemui massa aksi. Yuyun menuding hal tersebut menunjukkan ketakutan Gubernur atas penilaian masyarakat terhadap ketidakberhasilan kinerjanya.
Ia juga menyebutkan Gubernur justru diketahui berada di tempat lain bertemu pejabat pusat, sementara masyarakat yang berjuang di lapangan justru diabaikan.
"Itu sangat jelas bahwa Gubernur Kalimantan Tengah dengan sengaja tidak ingin menemui masyarakat pada hari ini. Hal ini terasa sangat pengecut," ujar Yuyun.
Aliansi menyatakan akan terus memperjuangkan tuntutan-tuntutan tersebut. Jika Gubernur tidak mau menemui masyarakat, aliansi menegaskan langkah terakhir yang diminta adalah pejabat tersebut untuk turun dari jabatannya.
"Kalau tidak mau ditemui, lebih baik turun saja dari tempatnya, supaya kami tidak perlu menemuinya lagi," pungkas Yuyun. (*)
