BORENONEWS, Istanbul - Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot mengatakan hanya rakyat Iran yang berhak memutuskan siapa pemimpin negara mereka.
Prevot mengatakan hal itu, Jumat (23/10), sekaligus sebagai sikap penolakan atas permintaan agar Belgia mengakui Reza Pahlavi sebagai wakil sah Iran.
"Justru, atas nama demokrasi, keputusan mengenai siapa yang harus memimpin Iran adalah keputusan yang harus sepenuhnya berada di tangan rakyat Iran," kata Prevot di platform media sosial X.
Menanggapi seorang aktivis, Prevot mengatakan Pemerintah Belgia tidak bisa mengakui Pahlavi, putra mantan shah Iran yang digulingkan, sebagai wakil sah rakyat Iran dan pemimpin pemersatu oposisi demokratis.
Prevot mencatat individu dan gerakan lain yang mengeklaim mewakili oposisi Iran juga telah menghubunginya.
Dia menekankan bahwa baik oposisi maupun diaspora Iran mencakup berbagai suara, sambil menambahkan bahwa adanya keterlibatan harus mencerminkan keragaman tersebut.
Menteri tersebut juga menjelaskan bahwa ia tidak menolak undangan kepada Pahlavi ke parlemen Belgia. Prevot menghormati kemandirian dan kebebasan lembaga legislatif Belgia tersebut untuk menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh politik asing.
Sebaliknya, Prevot justru merekomendasikan agar undangan tersebut diperluas untuk mendengarkan pandangan kelompok-kelompok oposisi Iran lainnya.
"Pada akhirnya, keputusan untuk menolak kehadiran Bapak Pahlavi diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat, bukan oleh saya," kata Prevot.
Dia juga membela keputusan untuk mempertahankan hubungan diplomatik Belgia dengan Iran, sekaligus menolak usulan Gerakan Reformasi liberal berbahasa Prancis untuk mengusir duta besar Iran.
Belgia perlu saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan tegas kepada pihak berwenang Iran, serta kehadiran diplomatik untuk memantau perkembangan di negara tersebut.
"Penerapan sanksi tidak bertentangan dengan pendekatan kami untuk tetap menjaga diplomasi dan dialog tetap hidup," kata Prevot.
Belgia akan terus mengecam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan hak perempuan, sekaligus mendukung seruan rakyat Iran akan demokrasi.
"Kami siap mempertimbangkan sanksi tambahan, sambil tetap mempertahankan dialog sebisa mungkin," tegasnya.
Sebelumnya, Rabu (21/10), DPR Belgia membatalkan rencana untuk menjamu Pahlavi secara resmi pada 5 November, setelah fraksi-fraksi parlemen gagal mencapai konsensus menyusul peringatan dari Kementerian Luar Negeri Belgia untuk berhati-hati, menurut kantor berita Belga.
Keputusan pembatalan tersebut tidak menghalangi Gerakan Reformasi, yang menjadi penggagas undangan tersebut, untuk menjamu Pahlavi secara tertutup.
Amerika Serikat dan Israel melancarkan perang terhadap Iran pada akhir Februari lalu, dengan tujuan menghancurkan program nuklir dan menggulingkan rezim Iran.
Kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu, yang mencalonkan diri kembali dalam pemilu pada pekan depan, kembali menyerukan pergantian rezim di Republik Islam Iran.
ANTARA
