BORNEONEWS, Palangka Raya – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) tetap berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Ia memilih fokus pada langkah penanganan daripada memperdebatkan anggapan pemerintah daerah kewalahan akibat keterbatasan anggaran.
Hal itu disampaikan Fairid saat menjawab pertanyaan media mengenai kondisi penanganan karhutla di Palangka Raya, termasuk kabar bahwa Pemko sempat mengalami kesulitan karena keterbatasan anggaran.
“Ya, kan sampai dengan saat ini kita berjalan. Kalau mau kita buka, silakan kita lihat bersama-sama,” kata Fairid, Senin, 26 Oktober 2026.
Fairid mengatakan, Pemko terus menjalankan berbagai upaya penanganan karhutla. Menurutnya, persoalan tersebut harus dihadapi bersama, terlepas dari berbagai pandangan yang muncul di tengah masyarakat.
“Saya tidak pernah berbicara, maksudnya mau itu kewalahan, mau itu tidak. Yang paling penting adalah ini masalah yang harus kita hadapi. Hadapi apa pun bentuknya, apa pun bunyi dan suasananya,” ujarnya.
Ia juga menyinggung upaya Pemko dalam menyampaikan aspirasi terkait bantuan Presiden untuk penanganan karhutla. Sebelumnya, Palangka Raya tidak menerima alokasi Banpres tahap pertama, tetapi kemudian memperoleh bantuan sebesar Rp10 miliar pada tahap kedua.
Fairid menyatakan persoalan tersebut disampaikan melalui pendekatan persuasif dan komunikasi yang baik. Ia bersyukur karena persoalan mengenai bantuan yang dipertanyakan publik akhirnya mendapat kejelasan setelah Palangka Raya memperoleh alokasi pada tahap kedua.
“Dengan cara persuasif, dengan cara yang baik, akhirnya kan ya, alhamdulillah, apa yang disoalkan akhirnya terjawab,” tuturnya. (MARINI/Y)
