Banggar DPRD Palangka Raya: 12 SKPD Dapat Tambahan Anggaran, 9 SKPD Dipangkas
Ada?12 SKPD yang mendapatkan penambahan pagu anggaran dan 9 SKPD mengalami pengurangan pagu anggaran dalam rancangan Perubahan APBD 2026
Marini
Suka:0Komentar:0Ada?12 SKPD yang mendapatkan penambahan pagu anggaran dan 9 SKPD mengalami pengurangan pagu anggaran dalam rancangan Perubahan APBD 2026
Marini
Suka:0Komentar:0Pemko Palangka Raya juga telah melakukan dan menjalin kerja sama dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah dan pemanfaatan data
Marini
Suka:0Komentar:0DPRD menekankan pengawasan terhadap pelaksanaan subkegiatan pada setiap SKPD, termasuk evaluasi terhadap kinerja pihak ketiga selaku penyedia barang dan jasa
Marini
Suka:0Komentar:0Pemerintah daerah bersama tim penanggulangan karhutla hingga kini masih melakukan upaya pemadaman
Wahyu Krida
Suka:0Komentar:0Dalam APBD perubahan 2026 ini dewan kota menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp2, 6 miliar untuk BPBD
Marini
Suka:0Komentar:0Badan Anggaran DPRD Kota Palangka Raya merekomendasikan agar alokasi belanja dalam perubahan APBD 2026 diarahkan secara ketat untuk menuntaskan program mendesak pada sisa tahun anggaran berjalan.
Marini
Suka:0Komentar:0Dengan tambahan pagu tersebut, BPBD diharapkan memiliki ruang fiskal yang lebih memadai untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana hingga akhir tahun anggaran
Marini
Suka:0Komentar:0kesepakatan pertama dari RDP tesebut yakni adanya tes bebas narkoba yang wajib dilaksanakan sebagai salah satu syarat pencalonan Kepala Desa, yang diselenggarakan oleh panitia pelaksana yang berwenang.
Riska Yulyana
Suka:0Komentar:0BORNEONEWS, Muara Teweh - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Utara bersama tim gabungan melakukan pemadaman lanjutan kebakaran hutan di wilayah observasi Yayasan Chanee…
Ramadani
Suka:0Komentar:0"Kita minta untuk lebih maksimal lagi dalam rangka keikutsertaan penanganan karhutla,"
Dewi Patmalasari
Suka:0Komentar:0Waket II DPRD Barito Utara Hj Henny Rosgiaty Rusli meminta penyelesaian batas Desa Mea dan Tongka berbasis data, musyawarah dan tidak memicu konflik masyarakat.
Ramadani
Suka:0Komentar:0Ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini mendorong perusahaan membantu penanganan karhutla melalui dukungan alat, personel dan operator di lapangan.
Ramadani
Suka:0Komentar:0DPRD Barito Utara siap mendukung tambahan anggaran penanganan karhutla, mendorong PJJ saat kabut asap pekat dan memperkuat edukasi pembukaan lahan tanpa bakar.
Ramadani
Suka:0Komentar:0DPRD Palangka Raya menyoroti kendala biaya BBM dan operasional mesin pemadam di tingkat kelurahan yang dinilai menghambat kesiapan penanganan karhutla.
Marini
Suka:0Komentar:0Pemerintah tidak boleh hanya menyiapkan anggaran berdasarkan kondisi kebakaran yang terjadi saat ini. Perencanaan harus mempertimbangkan kemungkinan kemarau panjang dan meningkatnya risiko Karhutla dalam beberapa bulan ke depan.
Marini
Suka:0Komentar:0Setelah menyampaikan berbagai catatan, Fraksi Gerindra secara resmi menyatakan menerima Raperda APBD 2027 untuk dibahas pada sidang selanjutnya
Danang Ristiantoro
Suka:0Komentar:0Fraksi Gerindra turut mempertanyakan sumber penerimaan pembiayaan sebesar Rp15 miliar agar dapat dijelaskan secara transparan
Wahyu Krida
Suka:0Komentar:0Menurutnya, pemerintah perlu memastikan status penanganan Karhutla yang diterapkan saat ini benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal tersebut penting agar seluruh langkah penanganan dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan tidak terlambat.
Marini
Suka:0Komentar:0Rapat dipimpin Wakil Ketua II Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sri Ani Rintuh. Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi terhadap sejumlah persoalan di bidang pendidikan dan kesehatan yang berkaitan dengan kondisi karhutla dan kabut asap.
Marini
Suka:0Komentar:0Ketua DPRD Kotim Rimbun mengatakan pihaknya sebelumnya telah meminta penambahan kuota BBM. Namun, berdasarkan informasi dari Pertamina dan BPH Migas, kuota BBM untuk Kotim dinilai tidak bermasalah.
Dewi Patmalasari
Suka:0Komentar:0