BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menyatakan sepakat dan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut pada rapat paripurna, Rabu, 16 September 2026.
Persetujuan tersebut disampaikan masing-masing fraksi dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kobar terhadap Ranperda APBD TA 2027.
Meski menerima untuk dibahas lebih lanjut, fraksi-fraksi memberikan sejumlah catatan dan aspirasi terkait arah pembangunan, pendapatan, belanja daerah, infrastruktur, pelayanan dasar hingga perlindungan relawan karhutla.
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.415.016.235.000, sedangkan belanja daerah sebesar Rp1.430.016.235.000. Sementara pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp15 miliar.
Fraksi Partai Golkar meminta agar belanja daerah diarahkan pada pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja.
Fraksi ini juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap memperhatikan agar tidak menambah beban masyarakat.
"Target pertumbuhan ekonomi 6,03 persen, tingkat pengangguran 3,71 persen dan kemiskinan 3,1 persen hendaknya bukan sekadar angka, tapi benar-benar menjadi hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat," jelas Fraksi Golkar dalam pemandangan umumnya.
Sementara Fraksi Gerindra menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur agar tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Fraksi ini juga mendorong hilirisasi dan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal serta penguatan UMKM.
Fraksi Gerindra turut mempertanyakan sumber penerimaan pembiayaan sebesar Rp15 miliar agar dapat dijelaskan secara transparan.
Selain itu, fraksi tersebut meminta peningkatan Jalan H.M. Rafi'i Gang Pepaya II RT 008, Perumahan Beringin Rindang, Desa Pasir Panjang.
"Pelaksanaan pembangunan harus memberikan manfaat yang merata sampai ke kecamatan dan desa. Kami juga meminta perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan relawan karhutla melalui pemberian imun booster dan perlengkapan pelindung diri sesuai standar," jelas Fraksi Gerindra.
Fraksi Gerindra juga meminta aparat menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan. Berikutnya, Fraksi PAN-PKS mengingatkan agar penyusunan dan pelaksanaan APBD 2027 berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keberpihakan kepada masyarakat.
Fraksi tersebut meminta setiap program dan anggaran benar-benar disusun berdasarkan skala prioritas, terutama yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
"Setiap program dan anggaran harus diarahkan berdasarkan skala prioritas sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," jelas Fraksi PAN-PKS.
Fraksi Demokrasi Bangsa juga menyatakan menerima Ranperda APBD 2027 untuk dibahas pada tahap selanjutnya.
Fraksi ini mendorong peningkatan PAD dari sumber-sumber yang tersedia tanpa menambah beban masyarakat serta meminta efisiensi belanja agar anggaran benar-benar tepat sasaran.
Salah satu aspirasi yang disampaikan Fraksi Demokrasi Bangsa adalah penyelesaian peningkatan infrastruktur jalan yang belum tuntas, khususnya ruas jalan Rungun menuju Makam Umum Muslim RT 8 Desa Sei Kapitan, Kecamatan Kumai.
"Optimalisasi pendapatan harus dilakukan dengan menggali potensi yang ada tanpa menambah beban masyarakat. Di sisi lain, belanja daerah harus dilaksanakan secara efisien dan tepat sasaran," jelas Fraksi Demokrasi Bangsa.
Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan wilayah 3T di Kecamatan Arut Utara. Fraksi tersebut meminta penyelesaian infrastruktur jalan dan jembatan sebagai bagian dari upaya menggerakkan perekonomian masyarakat.
Selain infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan meminta peningkatan fasilitas kesehatan di Arut Utara untuk mengantisipasi berbagai penyakit yang berpotensi meningkat pada musim kemarau maupun hujan, seperti ISPA, demam dan diare. Sarana pendidikan di wilayah tersebut juga diminta mendapat perhatian.
Fraksi PDI Perjuangan turut menyampaikan belasungkawa atas gugurnya relawan karhutla serta mendorong penguatan upaya pencegahan dan keselamatan petugas di lapangan.
"Keselamatan relawan dan petugas karhutla harus menjadi perhatian dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pencegahan dan perlindungan terhadap mereka yang berada di garis depan perlu diperkuat," jelas Fraksi PDI Perjuangan.
Fraksi tersebut juga menagih kesepakatan dengan Pertamina terkait janji penambahan stok BBM Pertamax sebesar 50 persen pada September serta meminta penyelesaian persoalan antrean BBM. Persoalan pemadaman listrik bergilir selama tiga hingga lima jam setiap hari juga menjadi perhatian fraksi.
Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi bantuan yang telah diberikan kepada sektor pertanian, keagamaan, UMKM serta sosial budaya di Kecamatan Arut Utara dan meminta program tersebut dapat dilanjutkan.
Dengan disampaikannya pemandangan umum tersebut, seluruh fraksi menyatakan sepakat dan menerima Raperda APBD Kobar TA 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya, dengan berbagai catatan yang menjadi perhatian Pemkab Kobar dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. (WAHYU KRIDA/R)
