BORNEONEWS, Muara Teweh – DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan siap mendukung tambahan anggaran apabila diperlukan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah.
Dukungan tersebut disampaikan anggota DPRD Barito Utara H Taufik Nugraha, H Nurul Anwar dan Ketua Komisi I DPRD Barito Utara Hj Nety Herawati dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Aula Kecamatan Teweh Selatan.
Taufik mengatakan, DPRD mendukung berbagai langkah pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan kebakaran, termasuk pemenuhan kebutuhan operasional di lapangan.
“Untuk penanganan kebakaran, kami sudah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan,” ujar Taufik, Rabu, 16 September 2026.
Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi pemerintah daerah, TNI, Polri serta seluruh pihak terkait agar kebakaran dapat segera dikendalikan dan tidak meluas.
Sementara itu, Nurul Anwar menilai penanganan karhutla harus berjalan bersamaan dengan langkah pencegahan.
“Ada dua hal yang hari ini patut kita catat bahwa ada penanganan dan ada pencegahan. Penanganan bagaimana kita menangani supaya ini tidak merambah terlalu besar,” katanya.
Ia menyoroti kebutuhan anggaran di tengah kondisi kabut asap yang dinilai semakin serius.
Menurut Nurul, sisa Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp10 miliar perlu dievaluasi apabila kebutuhan penanganan karhutla meningkat.
“Saya masih ingat bahwa belanja tak terduga kita kurang lebih sisa Rp10 miliar. Kalau bisa ini ditambah anggarannya,” ujarnya.
DPRD, lanjutnya, siap memberikan dukungan apabila pemerintah daerah mengajukan tambahan anggaran yang benar-benar digunakan untuk penanganan karhutla dan kabut asap.
“Pada intinya DPRD siap mendukung tambahan anggaran yang sekiranya kepentingannya untuk penanganan asap,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, Nety Herawati meminta Dinas Pendidikan memberikan arahan yang jelas kepada sekolah apabila kondisi udara tidak memungkinkan pembelajaran tatap muka.
Ia mengaku menerima banyak keluhan orang tua terkait aktivitas sekolah di tengah kabut asap yang semakin pekat.
“Hari ini kami banyak menerima WhatsApp dan telepon, kenapa anak-anak tidak diberlakukan libur sekolah,” ungkapnya.
Menurut Nety, sekolah yang terdampak kabut asap pekat perlu mendapat pedoman untuk menerapkan pembelajaran dari rumah apabila kondisi membahayakan peserta didik.
“Kami minta penegasannya kepada Dinas Pendidikan bisa memberikan surat ataupun arahan kepada sekolah-sekolah yang terdampak kabut asap yang sangat pekat,” katanya.
Selain penanganan, DPRD juga mendorong pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat.
Nety meminta Dinas Pertanian mengoptimalkan peran penyuluh untuk memberikan pemahaman mengenai pembukaan kebun dan lahan tanpa membakar.
“Dinas Pertanian melalui penyuluh-penyuluhnya memberikan edukasi kepada mereka yang ingin membuat kebun sawit ataupun kebun lainnya,” ujarnya.
DPRD menegaskan dukungan terhadap langkah terpadu pemerintah daerah dalam pemadaman, pencegahan karhutla, perlindungan kesehatan masyarakat serta penyesuaian aktivitas pendidikan selama kabut asap berlangsung. (RAMADHANI/j)
