Koresponden
Menanggapi situasi ekonomi nasional yang tengah diuji oleh pelemahan nilai tukar rupiah, ia meminta warga untuk memperketat manajemen keuangan rumah tangga. Sikap bijak dalam mengonsumsi barang dan jasa dinilai menjadi kunci utama bertahan di tengah ketidakpastian.
Pelemahan nilai tukar rupiah ini merupakan dampak dari dinamika ekonomi global yang berada di luar kendali pemerintah daerah.
Melalui Pasar Penyeimbang ini, pemerintah berupaya memastikan pasokan pangan tetap aman dan harga di tingkat konsumen tetap berada dalam batas kewajaran
Total 4.935 paket sembako disalurkan dan ditargetkan secara khusus untuk menyasar masyarakat di 8 kelurahan
Pasokan 600 tabung disebar dan dialokasikan secara merata untuk masyarakat di 4 kelurahan terpilih
Pengawas Perdagangan Koordinator Bahan Pokok dan Barang Penting, Nina Kristina, menyampaikan bahwa distribusi bantuan ini dilakukan secara terarah
Isi dari paket sembako murah tersebut terbilang cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan dapur selama beberapa hari ke depan.
Ekonomi Palangka Raya tumbuh 5,94 persen pada triwulan I 2026, tertinggi di Kalimantan Tengah dan berada di atas rata-rata provinsi serta nasional.
Pemko Palangka Raya memastikan tidak ada lagi pegawai berstatus honorer. Seluruh pegawai kini masuk sistem ASN, baik PNS maupun PPPK.
Pemko Palangka Raya menyelaraskan belanja daerah dengan program prioritas untuk menjaga kesehatan fiskal, mencegah defisit, dan meningkatkan pelayanan publik.
Pemko Palangka Raya memastikan pegawai non-ASN kini berstatus PJLP, bukan honorer, dengan penganggaran melalui APBD pada pos belanja barang dan jasa.
Pemko Palangka Raya memperkuat intervensi pasar, operasi pasar murah, dan kerja sama antardaerah untuk menjaga harga pangan serta mengendalikan inflasi.
PDRB Palangka Raya atas dasar harga berlaku pada triwulan I 2026 mencapai Rp7,16 triliun, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi 5,94 persen.
Pemko Palangka Raya menyiapkan sistem perlindungan sosial inklusif berbasis data digital agar bantuan lebih tepat sasaran dan menjangkau warga rentan.
Bapenda Kota Palangka Raya menerapkan layanan online untuk pengurusan dan pembayaran pajak reklame agar lebih mudah, transparan, dan efisien.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palangka Raya, Riduan, menyampaikan bahwa pihaknya kini mengandalkan sistem verifikasi faktual berbasis digital.
royek ini dirancang untuk menciptakan sistem yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga kuat secara integrasi data.
"Oleh karena itu, peran agen pendamping kini diperkuat sebagai ujung tombak pelaksanaan digitalisasi di tingkat tapak,"
Bapenda kini tengah memperketat pengawasan terhadap Pajak Air Tanah (PAT) dengan menyasar sektor usaha, korporasi, dan industri skala besar yang memanfaatkan air bawah tanah untuk menopang kegiatan operasional komersial mereka.
dalam proses transisi menuju sistem berbasis digital ini, pemerintah daerah mengakui masih adanya sejumlah tantangan klasik yang harus dihadapi di lapangan.
