Disdik Palangka Raya Sudah Terbitkan 5 Surat PJJ, Kebijakan Mengacu ISPU
Disdik Palangka Raya telah menerbitkan lima surat PJJ selama kabut asap dengan kebijakan pembelajaran mengacu pada kondisi ISPU dan keselamatan siswa.
Koresponden
Disdik Palangka Raya telah menerbitkan lima surat PJJ selama kabut asap dengan kebijakan pembelajaran mengacu pada kondisi ISPU dan keselamatan siswa.
DPRD Palangka Raya menyoroti kendala biaya BBM dan operasional mesin pemadam di tingkat kelurahan yang dinilai menghambat kesiapan penanganan karhutla.
Yunalis, srikandi asal Tangkahen, dipercaya menjadi Kepala Dinas Sosial Palangka Raya setelah sekitar 30 tahun berkarier di lingkungan pemerintah dan dunia pendidikan.
Fairid Naparin menegaskan 12 pejabat Pemko Palangka Raya dilantik melalui manajemen talenta berbasis sistem merit, bukan karena faktor kedekatan.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin melantik 12 pejabat eselon II melalui manajemen talenta tanpa lelang jabatan dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Peningkatan status tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah menyesuaikan penanganan dengan perkembangan kondisi Karhutla di lapangan. Setiap tahapan membutuhkan kesiapan personel, peralatan, serta koordinasi lintas sektor.
Pemerintah tidak boleh hanya menyiapkan anggaran berdasarkan kondisi kebakaran yang terjadi saat ini. Perencanaan harus mempertimbangkan kemungkinan kemarau panjang dan meningkatnya risiko Karhutla dalam beberapa bulan ke depan.
Anak-anak menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perlindungan ketika Karhutla terjadi. Selain ancaman api, asap yang muncul dari kebakaran juga dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas mereka.
Penanganan Karhutla dilakukan melalui Satgas yang statusnya ditingkatkan secara bertahap. Dari kondisi siaga, status penanganan kemudian ditingkatkan menjadi tanggap sejak Agustus 2026 melalui tiga tahapan.
Berdasarkan informasi cuaca yang diterima, musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga pertengahan Oktober 2026. Setelah itu, wilayah Palangka Raya diperkirakan memasuki masa pancaroba dan diharapkan mulai mendapatkan hujan.
Karhutla telah berlangsung selama kurang lebih tiga bulan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena berdampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, serta kehidupan warga.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan status penanganan Karhutla yang diterapkan saat ini benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal tersebut penting agar seluruh langkah penanganan dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan tidak terlambat.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sri Ani Rintuh. Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi terhadap sejumlah persoalan di bidang pendidikan dan kesehatan yang berkaitan dengan kondisi karhutla dan kabut asap.
DPRD Palangka Raya meminta Pemko memperketat pengawasan harga minyak goreng di pasar dan ritel modern di tengah kenaikan harga sejumlah jenis BBM.
DPRD Palangka Raya meminta Pertamina memastikan stok BBM tetap tersedia dan distribusi lancar, sekaligus memperketat pengawasan terhadap potensi penimbunan.
Antrean panjang BBM dan harga eceran yang tinggi mulai menekan aktivitas pedagang di Palangka Raya, ditambah kabut asap karhutla yang masih berlangsung.
Pemko harus memiliki strategi yang jelas untuk memastikan kenaikan PAD benar-benar berasal dari optimalisasi potensi pendapatan daerah, bukan semata-mata melalui peningkatan tarif atau pungutan kepada masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Palangka Raya, Mukarramah, menyampaikan perhatian serius terhadap kondisi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan (karhutla) yang masih mengkhawatirkan di Kota Palangka Raya.
Nilai SiLPA tersebut meningkat 63,28 persen dibandingkan pagu murni yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp37 miliar. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian karena SiLPA tidak selalu menunjukkan keberhasilan pengelolaan anggaran.
Antrean panjang membuat masyarakat harus menghabiskan waktu lebih lama untuk mendapatkan BBM, sementara kebutuhan mobilitas warga tetap tinggi