Koresponden
Nilai SiLPA tersebut meningkat 63,28 persen dibandingkan pagu murni yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp37 miliar. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian karena SiLPA tidak selalu menunjukkan keberhasilan pengelolaan anggaran.
Antrean panjang membuat masyarakat harus menghabiskan waktu lebih lama untuk mendapatkan BBM, sementara kebutuhan mobilitas warga tetap tinggi
Keputusan terkait pelaksanaan pembelajaran harus mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan dan hasil pemantauan kualitas udara
Ia berharap Dinas Pendidikan bersama sekolah terus melakukan pemantauan kualitas udara dan tidak terlambat mengambil keputusan
Ia menilai PTM juga penting untuk mengurangi risiko learning loss akibat pembelajaran daring. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya menerbitkan surat edaran terkait pelaksanaan PTM terbatas bagi jenjang PAUD, SD dan SMP mulai 10 September 2026. Namun, dalam surat edaran tersebut, sekolah diberikan kewenangan mengambil langkah pengamanan apabila kondisi kualitas udara memburuk.
Kepala Disdukcapil Kota Palangka Raya, Alman Pakpahan, mengatakan layanan SI-DOI disediakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan secara digital.
Kepala Disdukcapil Kota Palangka Raya, Alman Pakpahan, mengatakan masyarakat perlu melengkapi sejumlah persyaratan untuk mengajukan pencatatan kelahiran.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya mengakhiri pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Mulai besok, 10 September 2026, satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP…
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan lebih cepat
Perhatian selama PJJ tidak hanya diberikan kepada peserta didik, tetapi juga tenaga pendidik
Arif berharap Pemko Palangka Raya dan Dinas Pendidikan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau kualitas udara.
Evaluasi perizinan juga harus dilakukan secara menyeluruh agar kegiatan perkebunan tetap berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengorbankan kelestarian hutan.
DPRD Palangka Raya meminta perpanjangan tanggap darurat karhutla hingga 8 Oktober 2026 diikuti penanganan yang terukur dan efektif.
Khemal mengatakan perubahan APBD bukan sekadar melakukan penyesuaian angka pendapatan dan belanja, tetapi harus memastikan setiap perubahan program memiliki dasar yang jelas serta mampu menjawab kebutuhan daerah.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mengatakan keputusan memperpanjang status tanggap darurat diambil dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi penanganan karhutla.
Keterbatasan anggaran, kesiapan personel, sarana pemadam, ketersediaan sumber air dan koordinasi antarlembaga harus menjadi bahan evaluasi agar tidak kembali menjadi kendala.
Pencegahan harus diperkuat sehingga anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan hasil
Dana ini?digunakan untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa penerima bantuan.
Evaluasi lapangan juga harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan alokasi berikutnya
