Jangan Boros Anggaran 2027, Karhutla Harus Dicegah Sejak Dini
Pencegahan harus diperkuat sehingga anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan hasil
Koresponden
Pencegahan harus diperkuat sehingga anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan hasil
Dana ini?digunakan untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa penerima bantuan.
Evaluasi lapangan juga harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan alokasi berikutnya
Kondisi cuaca dan kualitas udara harus terus dipantau karena keduanya berkaitan langsung dengan potensi penyebaran api maupun dampak kesehatan masyarakat.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya sekaligus Juru Bicara Fraksi PKB, Sri Ani Rintuh, menegaskan agar pemerintah daerah tidak menjadikan tingginya angka serapan anggaran sebagai…
DPRD Palangka Raya menegaskan peran sebagai mitra kritis pemerintah daerah melalui fungsi pengawasan, evaluasi dan masukan untuk kepentingan masyarakat.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua Komisi I DPRD Palangka Raya, Mukarramah, menegaskan pentingnya kepastian kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Kota Palangka Raya mendukung…
DPRD Palangka Raya meminta Pemko memperhatikan kekurangan tenaga kesehatan di Puskesmas Tangkiling, termasuk Kesling, fisioterapis dan psikologis terapis.
Ia meminta pemerintah pusat segera memberikan kepastian mengenai TKD 2027 sekaligus skema pembiayaan gaji PPPK. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah harus dilakukan sebelum APBD ditetapkan, bukan setelah anggaran disahkan.
DPRD Palangka Raya meminta pemda memberi apresiasi dan dukungan sarpras kepada petugas pemadam yang bekerja menangani karhutla sepanjang 2026.
Ketua DPRD Palangka Raya Subandi meminta Pertamina memprioritaskan pengisian BBM kendaraan pemadam karhutla agar penanganan kebakaran berjalan cepat.
DPRD Palangka Raya mengimbau warga tidak langsung mengonsumsi air hujan pertama setelah kemarau dan memastikan kualitas air sebelum digunakan.
Antrean BBM kembali mengular di sejumlah SPBU Palangka Raya. DPRD meminta pemerintah memastikan pasokan dan distribusi BBM tetap lancar.
DPRD Palangka Raya meminta Perda Karhutla tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar diterapkan untuk memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi karhutla pada 2027.
Sebanyak 43.784 warga Palangka Raya telah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Disdukcapil terus mendorong perluasan aktivasi untuk mendukung layanan adminduk digital.
Ketua DPRD Palangka Raya Subandi meminta warga tidak membakar sampah dan melakukan pembasahan sekitar rumah karena karhutla mulai mendekati kawasan permukiman.
Dinkes Kalteng mencatat 72.431 kasus ISPA hingga minggu ketiga Agustus 2026. Koalisi RAKAT meminta penanganan karhutla, pelayanan kesehatan dan perlindungan kelompok rentan diperkuat.
Disdukcapil Palangka Raya mencatat 509 dokumen kelahiran dan kematian telah diproses melalui layanan ANAK ITAH hingga Juli 2026 yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan.
Faridawaty menilai kondisi kabut asap yang terjadi saat ini membutuhkan kepedulian dan gotong royong dari seluruh elemen masyarakat, termasuk jajaran partai politik. Bantuan diharapkan dapat diberikan sesuai kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
Rumah Aman Asap yang dibuka Jumat, 4 September 2026, menyediakan sejumlah fasilitas pendukung, di antaranya oksigen, alat bantu pernapasan serta obat-obatan ringan untuk membantu menangani keluhan kesehatan akibat paparan asap.