Viral Penagihan Pajak Air Tanah, Bapenda Palangka Raya Beri Klarifikasi
Bapenda Palangka Raya menegaskan Pajak Air Tanah bukan kebijakan baru dan telah diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Koresponden
Bapenda Palangka Raya menegaskan Pajak Air Tanah bukan kebijakan baru dan telah diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Anggota DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh berharap HUT ke-69 menjadi momentum memperkuat pembangunan dan pelayanan publik Palangka Raya.
Ketua DPRD Palangka Raya Subandi menegaskan komitmen legislatif berkolaborasi dengan pemerintah kota melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Pemko Palangka Raya berkomitmen meningkatkan pemerataan layanan pendidikan melalui distribusi tenaga pendidik hingga wilayah pinggiran.
Anggota DPRD Palangka Raya Khemal Nasery mendorong pemerintah kota terus meningkatkan pelayanan publik, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Palangka Raya Subandi mengimbau masyarakat tidak membakar lahan maupun sampah selama musim kemarau untuk mencegah karhutla dan kabut asap.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengajak masyarakat memanfaatkan Program Sekolah Rakyat gratis untuk memperluas akses dan pemerataan pendidikan.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengajak masyarakat aktif menyampaikan laporan, keluhan, dan masukan sebagai bahan evaluasi pembangunan serta pelayanan publik.
Ketua DPRD Palangka Raya Subandi menyoroti persoalan jalan, jembatan, drainase, dan penguatan ekonomi masyarakat yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah kota.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mempersilakan masyarakat mengajukan keberatan atas kenaikan NJOP agar dapat dievaluasi sesuai mekanisme yang berlaku.
Semangat kebersaman harus terus dipelihara agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat
Melalui kolaborasi, berbagai kegiatan tetap dapat terlaksana tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan
Momentum hari jadi ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperhatikan kebutuhan masyarakat
Diperlukan peran aktif seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung berbagai program pembangunan yang telah direncanakan
DPRD Palangka Raya menyoroti perubahan kebijakan, lemahnya perencanaan, keterlambatan pekerjaan, dan perhitungan belanja pegawai sebagai penyebab rendahnya serapan anggaran.
Banggar DPRD Palangka Raya meminta Silpa APBD 2025 sebesar Rp60,4 miliar dievaluasi agar penyerapan anggaran dan program pembangunan lebih optimal.
Proses penyetelan ulang penting dilakukan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan sekaligus mengurangi potensi kemacetan
DPRD Palangka Raya meminta rencana penggabungan OPD dikaji berdasarkan kemampuan anggaran, beban kerja, kebutuhan pegawai, dan dampaknya terhadap pelayanan publik.