Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengungkapkan bahwa sudah banyak pidato yang memuji betapa strategisnya industri sawit. Namun, pada kenyataannya kebijakan negara terhadap para petani sawit belum sesuai dengan manisnya pidato-pidato yang disampaikan pemerintah.?
Penegasan itu disampaikan Yassierli saat membuka Forum Diskusi Layanan Penggunaan TKA di Balai Besar Pengembangan Kompetensi dan Produktivitas Kerja (BBPKK) Bandung Barat.
Menurut Yassierli, transformasi BLK dituju kan agar manfaat pelatihan lebih terasa bagi publik dimana keterampilan yang dipelajari lebih nyambung dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah, sekaligus memperluas peluang masyarakat untuk bekerja maupun berusaha.
Menurut Darto, jika dihitung secara agregat, dampak kebijakan ini sangat besar. Dia mencontohkan luas perkebunan sawit rakyat di Provinsi Riau sekitar 1,7 juta hektare dan kepadatan rata-rata 136 pohon per hektare, jumlah pohon sawit rakyat diperkirakan mencapai 231,2 juta batang. Jika seluruhnya dikenakan pajak Rp1.700 per batang per bulan, total beban pajak yang harus ditanggung petani rakyat mencapai sekitar Rp393 miliar per bulan atau setara Rp4,72 triliun per tahun.
Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (PUSTAKA ALAM), Muhamad Zainal Arifin, mengatakan berdasarkan asas Res Judicata Pro Veritate Habetur atau putusan hakim harus dianggap benar, maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah produk hukum yang harus didahulukan di atas keputusan Satgas PKH.
Affandi Affan, SH, MH, Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sekaligus Managing Partner Serambi Law Firm, menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari pemidanaan, tetapi juga dari kemampuan negara memulihkan kerugian akibat korupsi.
Darto menyoroti praktik pengelolaan kebun sawit hasil sitaan oleh BUMN seperti Agrinas Palma Nusantara. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi melampaui mandat konstitusional Pasal 33, terutama jika dilakukan tanpa putusan pengadilan yang final.
Pakar lingkungan dan kehutanan Petrus Gunarso, PhD, menilai penertiban kawasan hutan pada prinsipnya merupakan langkah baik.
BORNEONEWS, Jakarta – Polemik soal posisi kelapa sawit dalam ekosistem dan perekonomian kembali mencuat, namun Guru Besar Kebijakan Agribisnis IPB University, Prof. Dr. Bayu Krisnamurthi, menegaskan…
Basuki menjelaskan bahwa curah hujan (CH) selama kejadian siklon mencapai 400 mm dalam Q3 hari, jumlah yang jauh melampaui rata-rata bulanan.
Dari sisi kebijakan dan regulasi, Assoc. Prof. Dr. (C) Riyanto Wujarso, Staf Ahli Ketua Komisi I DPR RI, menegaskan bahwa penyusunan aturan penyiaran digital tidak semata-mata terkait penataan ulang ekosistem media, tetapi juga merupakan upaya strategis menjaga kemandirian dan keamanan informasi nasional.
Menurut Rahmanto pemerintah daerah memerlukan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dalam rangka menjalankan program pemerintah agar tepat sasaran serta bermanfaat bagi semua.
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin resmi melantik Nurcahyo Jungkung Madyo sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Tengah dalam upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan yang digelar di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung pada Kamis, 27 November 2025. Pelantikan ini sekaligus menetapkan sejumlah pejabat tinggi Kejaksaan lainnya.
Memasuki 2025, Kabupaten Lamandau berhasil melampaui capaian sebelumnya dengan naik ke kategori tertinggi, kualifikasi Badan Publik kategori Informatif.
Pelajaran dari keruntuhan industri gula Indonesia menunjukkan bahwa penurunan kapasitas produksi bukan disebabkan oleh faktor teknis, melainkan kesalahan kebijakan dalam pengelolaan aset strategis.
Student Nite Festival diselenggarakan untuk menghadirkan ajang berkumpul dan berinteraksi dengan suasana indah dan penuh kesan melalui kemasan harmoni musik lintas genre sebagai medium pemersatu tanpa memandang perbedaan. SNF juga hadir dengan komitmen untuk memperkuat nilai budaya dan identitas kesenian yang telah menjadi bagian integral dari FISIP UI.
Direktur PUSTAKA ALAM, Muhamad Zainal Arifin, menyatakan bahwa temuan ini mengindikasikan adanya dugaan potensi pelanggaran hukum yang dilakukan Satgas PKH. "Selama ini Satgas PKH mengklaim dan melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa seluruh lahan yang dilakukan penguasaan kembali merupakan lahan milik perusahaan. Namun, temuan awal kami menunjukkan sekitar 614.235 hektare yang lahan sawit dikuasai kembali oleh Satgas adalah kebun sawit milik petani rakyat," ujar Zainal Arifin dalam keterangann
Banyak kebun yang disita justru telah mengantongi sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) maupun sertifikat tanah resmi yang dikeluarkan negara. Kondisi ini mencerminkan ketidakjelasan tata batas kawasan hutan yang menjadi dasar hukum tindakan Satgas PKH.?
Dengan kebutuhan bahan baku mencapai 59 juta ton per tahun untuk B50, industri sawit Indonesia menghadapi ancaman defisit pasokan, tekanan ekspor, serta gejolak harga yang berdampak langsung pada daya saing global dan kesejahteraan petani.?
Banyak petani PIR baru mengetahui lahannya masuk kawasan hutan ketika mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
