Dari kunjungan tersebut, Kemnaker menegaskan bahwa program pemagangan menjadi salah satu upaya strategis untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil, berpengalaman, dan siap memasuki dunia kerja.
Sebelumnya, pendaftaran program pelatihan tersebut dijadwalkan berakhir pada 6 Maret 2026. Calon peserta kini masih dapat mendaftar secara daring melalui laman skillhub.kemnaker.go.id.
Direktur Produksi PTDI Dena Herdiana mengatakan bahwa pada 2025 pihaknya menerima 134 peserta magang, terdiri dari 86 laki-laki dan 48 perempuan dari berbagai latar belakang pendidikan.
Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 menyediakan dua layanan utama, yaitu layanan konsultasi dan layanan pengaduan. Layan an konsultasi telah dibuka sejak 2 Maret 2026, melayani pertanyaan-pertanyaan seputar hak THR dan BHR, mulai dari kelayakan penerima, cara penghitungan, hingga permasalahan yang timbul dalam kondisi khusus seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sebanyak 150 pencaker mengikuti Walk-In Interview untuk memperebutkan 11 kuota tenaga kerja pada sembilan posisi di perusahaan industri makanan Se'Indonesia dengan penempatan di wilayah Jabodetabek.
Yassierli menyampaikan, THR Keagamaan bukan sekadar kewajiban tahunan, melainkan bagian dari penghormatan atas kontribusi pekerja/buruh yang menopang produktivitas dan roda ekonomi. Karena itu, perusahaan diminta tidak mengubah THR menjadi skema pembayaran bertahap yang berpotensi mengurangi daya manfaat THR bagi keluarga pekerja.
Dalam usulan kerja sama, terdapat dua ruang kolaborasi utama yang dibahas. Pertama, pemanfaatan fasilitas BBPVP/BPVP sebagai tempat pelatihan HSE untuk pekerja Third Party Contract (TPC) Pertamina.
Menaker menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pembinaan dan sertifikasi K3 yang lebih transparan dan dapat dijangkau lebih luas oleh masyarakat. Menurutnya, penguatan K3 pada akhirnya kembali ke hal paling mendasar yaitu pekerja bisa bekerja dengan aman dan perusahaan mampu melindungi seluruh orang di tempat kerja secara bertanggung jawab.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, hasil evaluasi menunjukkan perusahaan belum menindaklanjuti sebagian besar pelanggaran yang sebelumnya ditemukan dalam Nota Pemeriksaan I Pengawas Ketenagakerjaan.
Yassierli juga menyoroti sejumlah tantangan bagi jajaran Dewan Pengawas dan Direksi baru BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, memperluas cakupan kepesertaan, khususnya bagi pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU).
Penindakan ini dilakukan sepanjang Januari hingga Februari 2026 di enam provinsi, sebagai langkah memastikan kepatuhan norma ketenagakerjaan berjalan nyata di lapangan dan memberi kepastian bagi pekerja maupun dunia usaha yang taat aturan. Denda ini nantinya akan masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Menaker menegaskan bahwa semangat no one left behind bukan hanya menjadi slogan, melainkan harus diwujudkan melalui kerja nyata. Karena itu, Kemnaker telah mengajak SP/SB untuk bersama-sama menjalankan program upskilling dan reskilling guna meningkatkan kesiapan tenaga kerja menghadapi perubahan industri.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa program ini dirancang sebagai edukasi sekaligus praktik pengolahan sampah organik guna meningkatkan kesadaran, keterampilan, serta mendorong solusi pengolahan sampah.
Meski gratis biaya pelatihan, peserta tetap dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp420.000, yang mencakup penerbitan sertifikat pembinaan, Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Ahli K3, serta evaluasi SKP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2023.
Dana puluhan miliar rupiah itu dialokasikan untuk sejumlah program produktif. Mulai dari pembangunan lima unit Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), pelatihan vokasi dan sertifikasi bagi 5.008 warga, program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) untuk 100 orang, hingga 20 paket kegiatan padat karya.
Menurut Yassierli, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak. Hal tersebut telah diatur dalam konstitusi dan wajib diwujudkan dalam praktik ketenagakerjaan.
Pelatihan digelar selama tiga hari, 1113 Februari 2026, di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi. Program ini dirancang untuk menjawab kesenjangan keterampilan digital sekaligus membuka peluang ekonomi baru yang dapat direplikasi di berbagai BPVP/BLK di seluruh Indonesia.
Pencari kerja dapat mengakses berbagai lowongan dari sumber terpercaya tanpa harus berpindah-pindah aplikasi atau situs pencarian kerja.
Menurut Yassierli, harapan masyarakat saat ini cukup jelas, yakni pelatihan harus berujung pada peluang kerja. Karena itu, BLK diharapkan mengambil peran lebih luas, tidak sekadar sebagai tempat belajar keterampilan, tetapi juga menjadi jembatan masuk ke dunia kerja.
Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengungkapkan bahwa sudah banyak pidato yang memuji betapa strategisnya industri sawit. Namun, pada kenyataannya kebijakan negara terhadap para petani sawit belum sesuai dengan manisnya pidato-pidato yang disampaikan pemerintah.?
