Fraksi PAN Berikan Tiga Catatan Terhadap Pelaksanaan APBD Barito Utara
Salah satunya, mengapresiasi terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara tahun 2017 yang meraih opini WTP berturut-turut.
Tag
#Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
APBD Kotim 2019 Ditarget Capai Rp 3 Triliun
Pemerintah mengusulkan program pembangunan ke pusat dengan total biaya Rp5,7 triliun. Dan informasi yang didapat disetujui Rp 1,6 triliun.
Legislator Kotim ini Kritisi Capaian PAD dan Silpa 2017
Pencapaian PAD Kotim sekitar 101 persen dari target dinilai belum menggambarkan hasil capaian program OPD dalam berkreasi mengoptimalkan potensi daerah.
Realisasi Belanja 2017 Kotawaringin Timur Dinilai Tidak Patut
Realsiasi yang tercapai sangat tidak patut sebesar 86,38 persen dari rencana Rp1,75 triliun
DPRD Kapuas Setujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017
DPRD setujui raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017.
Sebelum Pembahasan APBD Perubahan 2018, Legislatif dan Tim Anggaran Bahas LPj 2017
Rincian APBD Kotim tahun 2017 yakni pendapatan sebesar Rp 1,61 triliun, belanja sebesar Rp 1,75 triliun, penerimaan pembiayaan Rp 321,12 miliar, pengeluaran pembiayaan Rp 11,37 miliar dan pembiayaan netto Rp 309,75 miliar.
Sosialisasi Permendagri untuk Samakan Persepsi dan Peningkatan Wawasan
Dengan persamaan persepsi akan memudahkan dalam penyusunan APBD tahun 2019.
Pengendalian Internal Harus Mulai pada Perencanaan
Hal ini harus dilakukan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018.
Instrumen APBD Harus Selaras dengan Pembangunan Nasional
APBD merupakan instrumen penting maka di samping pentingnya pemahaman peranan APBD dalam konteks pembangunan daerah, diperlukan penyelarasan dengan kebijakan pembangunan nasional.
Pemko Sosialisasikan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018
Permendagri ini berbicara tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
APBD Kotim Mampu Mencapai Rp2 Triliun
Dari usulan yang diajukan Pemkab Kotim, target pendapatan dipatok sekitar Rp 1,44 triliun. Namun, secara riil asumsi pendapatan ini di luar perkiraan dana alokasi khusus, dana insentif daerah, kenaikan dana alokasi umum, dan perkiraan alokasi dana desa yanh bersumber dari APBN.
Target Pendapatan 2019 Jauh Menurun Dibandingkan APBD 2018
"Secara riil asumsi pendapatan ini di luar perkiraan dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah, dan kenaikan dana alokasi umum (DAU), serta perkiraan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN," kata Wakil Bupati Kotim, Taufiq Mukri.
Pemkab Kotim Ajukan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2017
Pengajuan itu mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
BPK RI: Belanja Pegawai di Kabupaten/Kota malah Naik, Ini Anomali Luar Biasa
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng mencermati belanja pegawai di APBD kabupaten/kota di 2017 yang malah naik. Padahal sejumlah tanggungjawab pegawai beralih ke provinsi, pasca peralihan kewenangan.
BPK Minta DPRD Perhatikan Belanja Pegawai yang Naik
DPRD seharusnya memperhatikan naiknya belanja pegawai di struktur APBD pemerintah daerah se-Kalimantan Tengah (Kalteng). Pesan ini disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng.
Belanja Hibah di 2017 Naik Drastis, ini Analisis BPK RI Perwakilan Kalteng
Pada tahun 2015, terpantau pengeluaran anggaran untuk dana hibah ini di atas kisaran Rp 2,2 triliun. Kemudian menurun di bawah Rp 2 triliun atau sekitar Rp, 1,6 triliun di 2016. Namun melonjak drastis mendekati angka Rp 4 trilun di 2017.
Anggaran Belanja Daerah Sudah Menyejahterakan? Ini Kata BPK RI Perwakilan Kalteng
Tren belanja daerah pemerintah daerah se-Kalteng 2015-2017, belanja operasional cenderung meningkat. Isinya belanja pegawai, gaji dan tunjangan, dan operasional lainnya.
KPK Apresiasi Pengelolaan APBD Barito Selatan
Meski mengapresiasi, ada beberapa catatan yakni ada dua SOPD yang belum terintegrasi perencanaan dan penganggarannya dalam aplikasi e-planning dan e-budgeting.
Dana untuk Wilayah Utara Kotim Tidak Sampai 20 Persen
Anggaran disebutkan lebih banyak tersedot untuk wilayah perkotaan. Padahal, wilayah pedalaman perlu perhatian pemerintah.
Aktivis Muda Katingan Ancam Laporkan Raibnya Uang APBD ke KPK
BORNEONEWS, Kasongan - Polemik hilangnya simpanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan, di Bank Tabungan Negara (BTN) Pondok Pinang Jakarta tahun 2014 lalu mendapatkan…