Tag
BORNEONEWS, Sukamara - Bupati Sukamara Windu Subagio mengatakan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memiliki peran penting dalam siklus perencanaan dan…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukamara bersama DPRD setempat menandatangi nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019.
Hal itu berkaitan dengan padatnya agenda pemerintah kabupaten, salah satunya mengikuti Porprov Kalteng di Muara Teweh.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD 2017 menjadi Perda, Kamis (11/10/2018).
"Diharapkan kita semua dapat saling bahu-membahu dan bekerjasama dalam menyelesaikan penyusunan APBD 2019," pinta Windu Subagio.
Rancangan APBD Kotawaringin Timur (Kotim) tahun anggaran 2019 akan dibahas Oktober 2018. Hal ini mengingau pembahasan akan memakan waktu panjang.
Pengajuan Raperda APBDP 2018 telah dilakukan secara tahapan pembahasan antara eksekutif dan legislatif
Rancangan Anggaran Pendapatan belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2018 akhirnya ditetapkan dan disahkan menjadi peraturan daerah. Dalam raperda itu terjadi defisit cukup besar.
Jika apa yang jadi kebutuhan SOPD itu memang benar-benar untuk kepentingan masyarakat, namun TAPD yang tidak sepakat, agar membicarakan hal tersebut dengan legislatif.
Salah satu faktor penyebab terjadinya usulan perubahan APBD tahun anggaran 2018 adalah tidak sesuainya perkembangan terkini dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah direncanakan pada APBD murni tahun angaran 2018 yang lalu.
emerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara (Barut) menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 ke DPRD setempat, Senin (10/9/2018).
Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun menyayangkan dana yang mereka setujui untuk anggaran sejumlah SOPD ada yang dipangkas hingga tidak direalisasikan.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Alexius Eslitet meminta eksekutif nantinya menyajikan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Desa (DD) saat rapat gabungan.
BORNEONEWS, Sampit - Melemahnya nilai tukar rupiah hingga kini terus jadi sorotan banyak pihak. Bahkan dikhawatirkan akan mempengaruhi berbagai sektor. Walaupun begitu Ketua DPRD Kabupaten Kotim HM…
Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim* HM Jhon Krisli menegaskan agar setiap tahun defisit bisa normal. Itu ia tegaskan terkait struktur APBD 2019 mendatang.
Wakil Bupati Kotim menyerahkan Raperda APBD Perubahan Tahun 2018 serta raperda dan nota keuangan APBD Tahun 2019, yang diterima Wakil Ketua DPRD Kotim, Parimus sebagai pimpinan sidang paripurna saat itu.
Forum diskusi ini tujuannya agar jajaran SKPD menjadi lebih baik dalam menjalankan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
DPRD Kota Palangka Raya menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Pidato Pengantar Wali Kota tentang Nota Keuangan dan Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah 2018.
"Dari mana rumusnya angka (Rp 3 triliun) seperti itu dicapai," kata Muhammad Shaleh, Minggu (19/8/2018).
Setiap SOPD yang terkait dalam hal perencanaan dianggap perlu mendata harga barang yang semestinya, minimum enam bulan sekali.
