Tag
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyarankan agar tidak semua pasal di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibahas ulang, tetapi cukup beberapa pasal saja yang dinilai kontroversial dan menjadi perdebatan di publik.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina menyatakan kebijakan pengenaan biaya untuk cek saldo dan tarik tunai di ATM Link bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai 1 Juni 2021, jangan sampai mempersulit transaksi oleh UMKM.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani minta pemerintah dapat meningkatkan pelacakan guna mengantisipasi potensi melonjaknya kasus COVID-19 akibat fenomena wisatawan di berbagai lokasi wisata saat Lebaran.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengkritisi rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun 2022.
Perempuan 43 tahun ini menandai akun YouTuber kakak beradik Andovi da Lopez dan Jovial da Lopez. Keduanya tergabung dalam SkinnyIndonesian24 dan baru merilis drama musikal berjudul DPR - Musikal pada Minggu, 2 Mei 2021.
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani tarkait Hari Kebebasan Pers Sedunia menilai dalam konteks "banjir" informasi, pers berperan sangat penting dan strategis menjadi tempat bagi masyarakat menemukan informasi yang sebenarnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai tepat langkah yang diambil Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang secara resmi menetapkan larangan masuknya warga negara India ke Indonesia.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyatakan, target untuk menghentikan impor BBM pada tahun 2030 harus disertai dengan komitmen yang betul-betul kuat guna mewujudkannya.
Anggota Komisi II DPR RI Cornelis menyatakan salah satu prioritas pembangunan pemerintah saat ini yaitu pembangunan di daerah perbatasan dengan tujuan mendorong pemulihan ekonomi masyarakat daerah perbatasan termasuk Kalimantan Barat.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengatakan Republik Indonesia melalui Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) perlu memantau dan mengkaji rencana Pemerintah Jepang untuk membuang limbah cair radioaktif nuklir PLTN Fukushima ke laut.
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengajak masyarakat mengawasi kinerja Satuan Tugas (Satgas) Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)?agar bisa bekerja transparan dan akuntabel.
Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan sebagai bentuk penguatan kelembagaan dan kewenangan Kejaksaan, namun beberapa konten RUU tersebut harus disusun secara komprehensif.
Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas meminta Pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mempersiapkan secara matang ekosistem masyarakat sebelum penerapan teknologi 5G di Indonesia.
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengecam kejadian kekerasan terhadap jurnalis Tempo Nurhadi di Surabaya saat sedang melaksanakan tugas jurnalistik.
Anggota Komisi IX DPR?Kurniasih Mufidayati tidak sepakat wacana pembayaran THR pada 2021 dengan cara dicicil sebagaimana pada 2020 dan menginginkan agar rencana itu dapat dievaluasi.
Anggota Komisi III DPR RI Heru Widodo menilai Surat Edaran (SE) Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terkait pedoman bagi penyidik Polri dalam tangani kasus UU ITE, memiliki semangat yang sangat konstruktif terhadap demokrasi dan hak berekspresi masyarakat Indonesia.
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengingatkan adanya potensi pengaduan warga yang meningkat terkait konsumen dalam berbagai bidang pada masa pandemi, terutama karena semakin banyaknya transaksi yang dilakukan secara daring.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyatakan guna mengantisipasi berbagai kejadian akibat banjir yang kini melanda berbagai daerah di Tanah Air, maka PLN perlu untuk menyiapkan tim siaga banjir.
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmat Handoyo mengajak semua eleman bangsa diminta mendukung, membantu, dan mendorong terwujudnya produksi vaksin COVID-19, Vaksin Nusantara.
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta dana pekerja di BPJS Ketenagakerjaan dapat tersimpan dengan baik dan jangan sampai ada tindakan yang merugikan hak para pekerja terkait dana tersebut.
