Tag
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai arahan Presiden Joko?Widodo untuk merevisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus ditindaklanjuti jajaran pemerintahan dengan membuat kajian komprehensif terhadap revisi UU tersebut.
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyatakan bahwa?herd immunity?atau kekebalan komunitas akan memulihkan kinerja sektor pariwisata?bila telah tercipta di berbagai destinasi wisata populer seperti di Bali.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengemukakan pentingnya menggagas serta memberdayakan kebijakan ekonomi hijau dalam menghadapi dampak pandemi dan ke depannya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menyatakan pada saat ini penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan mengoptimalkan belanja pemerintah dalam rangka mengurangi tekanan baik dari faktor eksternal maupun dampak pandemi.
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta biaya perawatan pasien Covid-19 di Indonesia dievaluasi. Sebab, kata dia, ada perbedaan signifikan dibandingkan dengan negara tetangga seperti?Singapura.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menyoroti target produksi minyak terjual (lifting) yang terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar 755.000 barel per hari (BOEPD).
Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adityo Rizaldi menilai perlu didalami lebih jauh alasan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI yang memberikan sanksi pemberhentian kepada Helmi Yahya sebagai Direktur Utama (Dirut) di televisi milik negara tersebut.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya menyesalkan langkah beberapa pihak di internal TVRI yang menyeret persoalan di lembaga televisi negara tersebut ke dalam ranah politis.
Anggota Komisi Hukum DPR RI M Nasir Djamil mendukung kebijakan dan langkah Kejaksaan Agung yang tidak menerima mereka yang memiliki penyimpangan orientasi seksual, seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dalam penerimana calon pengawai negeri sipil (CPNS).
Legislator dari Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ini berkeyakinan bahwa, bila BPJS dinaikkan, dampak yang dirasakan masyarakat yang tergolong memiliki ekonomi lemah akan sangat terasa bebannya
INILAHCOM , Jakarta - Anggota DPR RI Masinton Pasaribu menilai wewenang Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu sebagai diktator konstitusi. Menurutnya, akan…
