Tag
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan alias BPJS Kesehatan tak mempersoalkan banyaknya peserta yang memilih turun kelas setelah pemerintah menaikkan tarif iuran untuk jenis kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mulai awal tahun 2020.
Pemerintah kembali menggelar rapat koordinasi untuk membahas kenaikan iuran premi jaminan nasional kesehatan atau JKN yang dikelola Badan Pengelola Jaminan Sosial atav BPJS Kesehatan.
Anggota Komisi Kesehatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan DPR satu suara menolak kenaikan BPJS Kesehatan.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan mulai mengirimkan pesan pendek atau SMS ke nomor ponsel secara massal yang isinya mengingatkan untuk melunasi tagihan iuran hingga akhir tahun ini.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan memperkirakan bahwa defisit program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN pada tahun ini mencapai Rp 16 triliun.
BPJS Kesehatan, bersama intstansi terkait yakni Rumah Sakit Umum Daerah Kapuas, Satlantas Polres Kapuas, beserta PT Jasa Raharja menyamakan persepsi terkait penjaminan kecelakaan lalu lintas dalam program JKN-KIS.
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan Cabang Muara Teweh melakukan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menempati posisi komisaris utama di PT Pertamina (Persero). Ahok akan dibantu Wakil Menteri Budi Gunadi Sadikin sebagai wakil komisaris.
Presiden Joko Widodo menyebutkan pemerintah sudah mengeluarkan Rp115 triliun untuk membantu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga 2018.
Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sukamara, Amir Sapiyudin mengharapkan kevalidan data yang digunakan BPJS Kesehatan untuk penerima program Universal health Coverage (UHC).
Bupati Sukamara, Windu Subagio mengharapkan tidak ada data ganda peserta BPJS yang iurannya ditanggung pemerintah. Sebab, hal itu bisa berpengaruh pada anggaran.
Pelayanan BPJS Kesehatan menjadi soroton Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukamara, seiring dengan naiknya iuran. Untuk itu, pemkab ingin agar pelayanan lebih dimaksimalkan.
Presiden Joko Widodo menegaskan tata kelola BPJS Kesehatan harus diperbaiki untuk mengurangi defisit anggaran di institusi tersebut.
Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR meminta Kementerian Kesehatan menyiapkan tambahan tempat tidur atau bed di rumah-rumah sakit kelas III untuk pasien BPJS Kesehatan. Dewan menengarai bakal terjadi migrasi kelas dari kelas I dan II ke kelas III setelah pemerintah resmi menaikkan iuran kepese
Komisi IX DPR meminta kepada pemerintah agar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk peserta kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas III tidak dinaikkan.
Komisi IX DPR mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan sisa data penerima bantuan iuran (PBI) peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi beserta jajaran menteri terkait membahas sejumlah persoalan yang mendera Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dalam rapat kabinet.
Direktur Utama (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris memaparkan resiko defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp77 triliun pada akhir 2024. Rakyat juga susah pak, apalagi premi naik 100% tahun depan.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris mengatakan defisit anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bisa mencapai Rp77 triliun pada akhir 2024, bila tidak ada upaya fundamental untuk mengatasinya.
Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat akan kembali memanggil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Rabu, 6 November 2019 ini, untuk rapat dengar pendapat. Rapat tersebut bakal membahas pendalaman kenaikan iuran premi asuransi hingga defisit yang ditanggung BPJS Kesehatan.
