Tag
Mulai Jumat lalu atau 1 Mei 2020, iuran?BPJS?Kesehatan?resmi turun untuk peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) serta Bukan Pekerja (BP).?Hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung pada Februari 2020 lalu yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan sejumlah rekomendasi untuk menekan defisit?BPJS?Kesehatan. Rekomendasi itu diklaim bisa menekan defisit BPJS hingga Rp 12,2 triliun atau sama dengan nilai defisit yang dialami pada 2019.
Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Riskon Fabiansyah menyambut baik?putusan Mahkamah Agung RI mengenai pembatalan penaikan iuran?BPJS Kesehatan.
Terkait dengan adanya pengurangan kuota peserta BPJS Kesehatan oleh Pemkab Kobar, maka anggota DPRD Kobar meminta agar hal tersebut bisa disosialisasikan ke masyarakat.
Masyarakat juga diminta?membiasakan diri makan makanan sehat seperti buah dan sayuran, minum air putih, mencuci tangan sebelum makan, olah raga dan istirahat cukup saat ini
BPJS Kesehatan telah melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terkait ketentuan yang ada dalam Kepmenkes tersebut
Saat ini Menteri Kesehatan telah menetapkan Virus Covid-19 sebagai wabah atau Kejadian Luar Biasa
Persoalan itu disampaikan warga kepadanya saat mekukan reses perorangan di Desa Pahirangan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotim
?Bupati Seruyan?saat melakukan kunjungan kerja di beberapa kecamatan, berkesempatan menyerahkan secara simbolis Kartu Indonesia Sehat atau kartu BPJS Kesehatan untuk masyarakat.
Program ini sangat membantu masyarakat kurang mampu saat ingin berobat, namun tidak memiliki biaya
BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh bekerja sama dengan Kecamatan Teweh Tengah dan Desa Lemo II melaksanakan sosialisasi
Di tengah belum berhasilnya pemerintah menemukan solusi atas kesulitan keuangan BPJS Kesehatan, ada usulan menarik dari begawan Ekonomi, DR Rizal Ramli. Apa itu?
Dengan?telah diserahkannya?kartu?BPJS?ini?maka seluruh biaya pengobatan masyarakat bila mengalami sakit maka?telah ditanggung oleh pemerintah
Program jaminan sosial bertujuan baik bagi masyarakat, karena manfaat yang diberikan akan dirasakan langsung oleh masyarakat
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hasil laporan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam membenahi kinerja layanan kesehatan.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng Mukri meminta kepada pihak BPJS Kesehatan di wilayah Kalteng untuk terus memperbaiki pelayanan dan fasilitasnya.
Kejaksaan Tinggi Kalteng meminta kepada sejumlah perusahaan yang masih memiliki tunggakan BPJS Kesehatan pekerja untuk segera dilunasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng, Mukri, Jumat 17 Januari 2020.
Kejakasaan Tinggi atau Kejati Kalteng melakukan perpanjangan kerja sama dengan BPJS Kesehatan Kaltimtengseltara di aula Kejati Kalteng, Jumat 17 Januari 2020.
Gerindra di DPR menawarkan solusi atasi BPJS kesehatan kian mahal. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam membenahi kinerja layanan kesehatan.
Direalisasikan program UHC sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan seluruh masyarakat sebagaimana visi menuju Seruyan SEHAT
