Total Dana Desa untuk Katingan Tahun 2019 Rp 143,8 Miliar
Kabupaten Katingan mendapatkan kucuran Dana Desa dari pemerintah pusat. Adapun total untuk tahun ini sebesar Rp 143,8 miliar.
Tag
#Dana Desa
DD dan ADD Sejumlah Desa di Murung Raya Masih Ditahan, Ini Sebabnya
Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah desa di Kabupaten Murung Raya belum dicairkan dan masih ditahan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat.
Polisi Ajak Masyarakat Kawal Pengelolaan Dana Desa
Kepolisian Sektor (Polsek) Pulau Petak mengajak masyarakat untuk mengawal dan mengawasi pengelolaan Dana Desa. Sehingga, penggunaannya lebih optimal untuk membangun desa desa.
Aparatur Desa Harus Pahami Aturan Pengelolaan Dana Desa
Pemerintah pusat terus menguncurkan anggaran yang tidak sedikit untuk pembangunan desa. Salah satunya melalui Dana Desa. Aparatur desa harus memahami tata cara, sistem, dan berbagai hal terkait pengelolaan DD.
21 Juni 2019 Batas Waktu Penyampaian Dokumen Pencairan Dana Desa Tahap II
21 Juni 2019 adalah batas waktu penyampaian dokumen pencairan Dana Desa tahap II tahun anggaran 2019.
Puluhan Desa di Barito Selatan Belum Ajukan Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II
Dana Desa tahap II anggarannya telah disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara atau RKUN ke Rekening Kas Umum Daerah atau RKUN.
BPKAD Barito Selatan Telah Cairkan ADD dan DD Tahap Pertama
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Barito Selatan telah mencairkan Alokasi Dana Desa atau ADD dan Dana Desa.
Dana Desa Harus Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat
Kalangan DPRD Gunung Mas mengingatkan kepala desa (kades) terkait penggunaan dana desa (DD). Salah satunya, dana desa harus untuk kepentingan masyarakat umum.
Ini Besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Barito Selatan
Berdasarkan data yang tercatat di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DSPMD Kabupaten Barito Selatan, jumlah ADD dan DD pada 2019 mencapai Rp147, 976 miliar.
42 Desa di Barito Selatan Sudah Dapat Rekomendasi Pencairan ADD dan DD Tahap Pertama
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DSPMD Kabupaten Barito Selatan baru merekomendasi 42 desa untuk pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahap pertama.
Inspektur Katingan Minta Kades Konsultasikan Penggunaan Dana Desa
Inspektur Kabupaten Katingan, Edriyanto meminta kepala desa untuk berkonsultasi, terkait penggunaan dana desa atau DD. Dana desa untuk tahun 2019 ini diinformasikan akan segera cair.
Bupati Barito Utara Minta Kepala Desa Susun Program Dana Desa Sesuai Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018
ADD diperuntukkan untuk 5 bidang kegiatan seperti belanja pegawai, operasional pemerintah desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan
Dana Desa di Kalimantan Tengah Terus Meningkat
Pada 2018 jumlah dana desa yang diterima Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sekitar Rp 1.140 miliar
Penyaluran Dana Desa Tahap I dari di Kotawaringin Barat Rp 15 Miliar
Penyaluran DD tahap I ke desa saat ini sebesar Rp 11. 576.643.200. Kemudian desa syarat untuk pencairan tahap awal setiap desa harus menyelesaikan APBDes-nya
22 Desa di Kotawaringin Barat Belum Selesaikan APBDes, Dana Desa Tidak Dicairkan
Karena sesuai peraturannya jika ingin mecairkan dana desa harus merampungkan APBDes
Perangkat Desa dan BPD Diminta Lebih Serius Kelola Anggaran
Untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal, maka perangkat pemerintah desa dan BPD dituntut lebih serius dalam pengelolaan dana desa
DPRD Kotawaringin Timur: Gunakan Dana Desa dengan Aman dan Tidak Berdampak Secara Hukum
Selama ini kepala desa masih belum maksimal dalam memanfaatkan keberadaan Inspektorat Kotawaringin Timur untuk berkonsultasi
Ini Besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Gunung Mas Tahun 2019
Pemerintah desa diminta agar selalu mengedepankan transparansi atau keterbukaan dalam hal pengelolaan atau penggunaan DD dan ADD.
DPMDes Kotim Minta Seluruh Desa Bisa Menyerap Dana Desa 100 Persen
Harapan ini diungkapkan agar program dana desa bisa digunakan dengan baik dan tidak ada lagi pembangunan di desa yang terhambat
Bupati Barsel: Transparansi Penggunaan ADD dan DD Minimalisasi Penyalahgunaan
Dengan adanya UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) setiap orang berhak untuk meminta informasi terkait penggunaan anggaran salah satunya ADD dan DD