Bupati Barsel: Diperlukan Mekanisme Kontrol Masyarakat Awasi Penggunaan ADD dan DD
Bupati mengatakan pada 2019 ini setiap desa mendapatkan ADD dan DD berkisar Rp 1,3 hingga Rp3,2 miliar
Tag
#Dana Desa
Ratusan Peserta Ikuti Rapat Koordinasi ADD dan DD
Adapun peserta itu, dari unsur kecamatan, kepolisian sektor, pendamping P3MD, kepala desa, dan badan permusyawaratan desa.
Bupati Kotim: Gunakan 70% Dana Desa untuk Bangun Infrastruktur
Hal tersebut ditekankan Supian Hadi, setelah mengunjungi puluhan desa di Kotim. Pasalnya, masih ada saja infrastruktur jalan desa yang belum baik. Sehingga menjadi keluhan warga sekitar.
Bupati Kotim Cek Penggunaan Dana Desa di Wilayah Selatan
Dari pengamatannya, program dana desa sangat baik untuk kemajuan pembangunan desa. Terutama di bidang infrastruktur. Hampir tidak ada lagi, jalan becek yang ditemui.
Besarnya Dana Desa Rawan Penyalahgunaan
Besarnya alokasi dana dari APBN untuk pembangunan desa, khususnya di Kabupaten Barito Utara, tentunya menjadi sorotan.
Penggunaan ADD dan DD Perlu Pengawasan
Bupati Barito Utara Nadalsyah membuka rembug desa yang diselengarakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa diaula Teweh Tengah, Rabu (10/4/2019).
Nominal DD dan ADD Kabupaten Barito Utara Terus Bertambah
Plt Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barito Utara Eveready Noor mengatakan bahwa besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terus bertambah setiap tahun.
Penggunaan DD dan ADD Harus Transparan dan Disetujui Masyarakat
Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) harus transparan dan disetujui masyarakat. Demikian disampaikan Pj Sekda Barito Selatan (Barsel) Syahrani, Selasa (2/4/2019).
Ada Beberapa Kabupaten Alami Keterlambatan Pencairan Dana Desa
Keterlambatan tersebut karena belum siapnya desa dalam memenuhi persyaratan dasar pencairan dana desa.
Pemprov Kalteng Awasi Penggunaan Dana Desa
Kalteng mendapat suntikan dana dari Pemerintah Pusat sebanyak Rp1,3 triliun lebih untuk pengembangan desa. Dana tersebut, nantinya akan dibagikan ke 1.433 desa yang tersebar di 14 kabupaten/kota se-Kalteng.
Alokasi Anggaran Dana Desa untuk Kalteng Capai Rp1,3 Triliun
Dana tersebut bakal dibagi-bagikan untuk 1.433 desa yang tersebar di 14 kabupaten/kota se-Kalteng.
Alokasi Dana Desa 2019 Barito Utara Rp75 Miliar
Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2019 mencapai Rp75 miliar. Angka ini dibagikan kepada 93 desa di wilayah setempat.
Pertumbuhan Ekonomi Desa akan Berdampak Terhadap Kemajuan Kotawaringin Timur
Ada dua jenis pembangunan di desa. Pertama, pembangunan yang tentunya jika dijalankan dengan benar akan berdampak pada kemajuan ekonomi. Kedua pembangunan yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa
Ada Dana Desa, Usulan ke Musrenbang Berkurang
Keberadaan dana desa (DD) berdampak positif khususnya pada usulan yang disampaikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Aparatur Desa Diminta Transparan Kelola Dana Desa
Bupati Seruyan Yulhaidir meminta pemerintahan desa transparan dalam mengelola dan mengatur Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD).
Kepala Desa di Seruyah Dilatih Kelola DD dan ADD
Asisten III Setda Seruyan, Suharto, mengharapkan seluruh aparatur desa bisa memahami pelatihan pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut.
Bupati Kotim: Dana Desa Jangan Hanya Digunakan untuk Perjalanan Dinas dan Gaji Saja
Karena pada 2018 masih ada desa yang tidak menyerap ADD dengan baik. Bahkan ada yang hanya digunakan untuk membayar gaji pegawai pemerintahan desa saja
Masyarakat Diminta Aktif Awasi Penggunaan Dana Desa dan ADD
Pemerintah telah mengucurkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dalam beberapa tahun terakhir, DD dan ADD yang diterima desa di Kabupaten Gunung Mas berkisar Rp700 juta hingga lebih dari Rp1 miliar.
Kades di Seruyan Diminta Konsultasi dengan TP4D untuk Kelola Dana Desa
Dengan adanya TP4D maka aparatur desa menjadi lebih aman dari masalah penyimpangan maupun kesalahan dalam mengelola keuangan
Kades Akan Diundang ke DPRD Kotim
Hal itu perlu dilakukan di awal tahun dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dana desa.