Kantor Wilayah DJPBN Kementerian Keuangan Kalteng: Diseminasi Dana Desa Penting
Kepala Kantor Wilayah DJPBN Kementerian Keuangan Provinsi Kalteng Ratih Hapsari Kusuma Wardani menilai acara diseminasi dana desa itu dinilai penting.
Tag
Kepala Kantor Wilayah DJPBN Kementerian Keuangan Provinsi Kalteng Ratih Hapsari Kusuma Wardani menilai acara diseminasi dana desa itu dinilai penting.
Dana desa yang dikucurkan pemerintah ke Kabupaten Katingan terus meningkat hingga puluhan miliar
Acara diseminasi dana desa ini juha dihadiri perwakilan Dirjen perimbangan keuangan RI
Kepala desa diimbau untuk menjalankan tugas dengan baik dan tidak menyalahgunakan kewenangannya
Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat mengaku telah menyampaikan usulan kepada Presiden agar setiap kelurahan bisa mendapat bantuan keuangan seperti yang diterima desa.
Ketiga program yang dimonitor dan dievaluasi tersebut meliputi Pembangunan Gedung Olahraga, pembangunan Jalan Desa Semenisasi (cor beton) di RT 03 dan pembangunan rehabilitasi jalan desa pelebaran jalan cor beton di RT 04.
20 persen tersebut hasil dari pendampingan BPK saat melakukan pemeriksaan. Dengan mengambil sampel 10 desa secara acak dari 101 desa, hanya 4 desa yang benar-benar tertib administrasi.
Pemkab Kobar terus monitoring penggunaan dana desa agar tepat sasaran
Kapolsek Kapuas Murung, Ipda Subandi, Kamis (18/10/2018) mengatakan- pengawasan terbaru dilakukan di Desa Dadahup Raya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas.
Saat ini setiap desa di Kabupaten Gunung Mas menerima dana desa dan ADD rata-rata Rp1 miliar lebih
Wakil Bupati Katingan Sunardi Litang menyatakan tidak ingin mendengar ada kepala desa (Kades) di daerahnya yang masuk penjara gara-gara dana desa (DD).
Program inovasi desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas penggunaan dana desa melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih inovatif.
Kejaksaan Negeri barito Timur telah menetapkan mantan kepala desa dan sekretaris desa sebagai tersangka kasus korupsi dana desa
Legislator DPRD Kabupaten Barito Timur mengingatkan semua pihak terkait agar proaktif mengawasi penggunaan dana desa dan alokasi dana desa.
Aplikasi ini akan di launching pada Oktober 2018. Aplikasi ini berfungsi untuk mengawasi penggunaan dana desa
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Buntok mengapresiasi setoran pajak Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) hampir 100 persen.
Gunakan Dana Desa tidak hanya untuk infrastruktur namun juga peningkatan sumber daya manusia
Mereka yang diperiksa menjadi saksi ini berasal dari pemerintahan desa, kecamatan, dan BPMD Barito Timur
Mantan Sekdes Ramania, AB dijerat pasal berlapis karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa
Sedikitnya ada tiga mantan kepala desa dan kepala desa di wilayah Gunung Mas yang terjerat kasus hukum akibat penyalahgunaan dana desa dan ADD.