Tag
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas, Ibak, mengimbau kepala desa dalam menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ada 19 dari 86 desa di wilayah Barsel yang belum membayar pajak ADD maupun DD tahap pertama.
Salah satu faktor penyebabnya, kepala desa kesulitan menyelesaikan SPJ. Terkait itu, diharapkan kepala desa jangan ragu berkoordinasi dengan instansi terkait.
Dana DD tahun anggaran tidak digunakan sebagai mestinya. Dana pembangunan infrastruktur tidak dikerjakan, namun pelaporannya ada
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar sosialisasi pertanggungjawaban dana desa
Bantuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dinilai menjadi faktor penting dalam memajukan pembangunan di desa.
Total dana desa di Kabupaten Gunung Mas tahun ini sebesar Rp65,9 miliar dan ADD sebesar Rp84,1 miliar
Para pengguna anggaran yang ada di desa juga diminta transparan kepada masyarakat sesuai aturan, benar dan berkeaadilan. Karena anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah untuk desa begitu luar biasa. Jadi harus dioptimalkan.
Kalimantan Tengah dapat jatah Rp1,1 triliun untuk membangun 1.433 desa
Penjabat (Pj) Sekertaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Sugianto Sabran saat sosialisasi pengawalan dana desa mengatakan bahwa penggunaan dana desa banyak mendapat sorotan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar sosialisasi pengawalan dana desa.
Pemkab terus melakukan pendampingan agar tidak ada masalah dalam penggunaan Dana Desa di kemudian hari.
Pengelola dana desa diminta lebih berhati-hati dan transparan supaya tergindar dari kasus penyelewengan dan kejahatan anggaran.
Pengelolaan dana desa yang cukup besar ini harus dijaga dengan baik, karena jika tidak akan sangat merugikan masyarakat
Penggunaan alokasi dana desa dan dana Desa harus dilakukan secara transparan.
Direktur CV Surya Cahaya Mandiri (SCM) itu merupakan tersangka ketiga setelah sebelumnya mantan Penjabat (Pj) Kepala Desa, Ujang, yang juga sekretaris desa dan Ramses Gustika, selaku bendahara Desa Tanjung Jorong dijadikan tersangka penggunaan keuangan desa pada 2015-2016.
Sebelumnya, tersangka dalam kasus ini yang resmi ditahan yakni mantan Penjabat (Pj) Kepala Desa, Ujang, yang juga sekretaris desa dan Ramses Gustika selaku bendahara Desa Tanjung Jorong.
Dalam kasus ini yang resmi jadi tersangka dan ditahan yakni mantan Penjabat (Pj) Kepala Desa, Ujang, yang juga sekretaris desa dan Ramses Gustika selaku bendahara desa Tanjung Jorong. Kerugian negara dari penggunaan keuangan desa pada 2015-2016 mencapai Rp874,8 juta.
Keuangan desa tentunya bisa dimanfaatkan tidak semata-mata untuk pembangunan infrastruktur saja. Namun juga kepada pasokan energi listrik.
Desa itu belum memiliki penjabat sementara (Pjs) Kades setelah Kades Kujan yang tersandung kasus tipikor Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD).
