Tag
Saat ini proses penganggaran masih berada pada tahap verifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum. Tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan finalisasi besaran alokasi DBH Sawit yang akan diterima daerah.
Penggunaan DBH sawit tahun 2026 tetap mengacu pada skema yang telah ditetapkan pemerintah pusat melalui PMK Nomor 10 Tahun 2026.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Rizky R Badjuri bersumber dari data PIC DBH Sawit Kalteng, Rini Fatmawati menjelaskan bahwa pembagian DBH sawit tahun 2026 terbagi dalam dua skema utama, yakni 80 persen untuk infrastruktur dan 20 persen untuk kegiatan lainnya.
Porsi terbesar DBH sawit yakni 80 persen dialokasikan untuk peningkatan kualitas infrastruktur sehingga pengelolaannya berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR, bukan di Dinas Perkebunan.
Langkah ini dilakukan guna memastikan penggunaan dana mampu memberikan dampak terhadap penguatan sektor perkebunan di daerah.
Langkah ini dilakukan untuk mendorong penguatan industri kelapa sawit di daerah melalui pemanfaatan anggaran yang terarah.
Pertemuan tersebut menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur perkebunan serta penguatan ekonomi berbasis masyarakat.
Fokus utama pertemuan adalah mengarahkan pemanfaatan DBH Sawit agar berdampak langsung terhadap peningkatan infrastruktur perkebunan dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, menyoroti tajam terus menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kelapa sawit yang diterima daerah dari tahun ke tahun. Bahkan pada 2026, Kotim hanya diproyeksikan menerima DBH sawit sekitar Rp9 miliar, angka yang dinilai sangat tidak sebanding dengan luas perkebunan sawit di wilayah tersebut.
Dana Bagi Hasil atau DBH sektor kelapa sawit untuk Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan drastis dalam beberapa tahun terakhir, hingga Kepala Dinas Perkebunan Kalteng, Rizky R Badjuri menyampaikan keprihatinannya.
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah (Kalteng) memfokuskan pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit pada 2025 senilai Rp5,189 miliar untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) menelusuri penyebab penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor kelapa sawit yang mengalami penurunan signifikan pada tahun 2025.
Sebanyak 4.400 orang petani sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) saat ini mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang diterima pemerintah daerah.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sri Widanarni?mengingatkan ada proporsi dalam penggunaan anggaran Dana Bagi hasil (DBH) Sawit.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sri Widanarni?menyampaikan potensi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dalam memperkuat infrastruktur.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sri Widanarni mengingatkan alokasi 20 persen Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng Salahuddin mengatakan, dalam rangka meningkatkan kinerja hasil kegiatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit tahun 2023-2024, dan Usulan Dana alokasi Khusus (DAK) terkoneksi dalam bidang infrastruktur jalan dan jembatan.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng Rizky Ramadhana Badjuri mengatakan, di bawah kepemimpinan Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit direalisasikan perdana di provinsi ini pada 2024.
Berdasarkan informasinya DBH Sawiu?2023 yang akan disalurkan pemerintah pusat sebesar Rp 3,4 triliun.
