Tag
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menginginkan Kementerian Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk lebih meningkatkan sosialisasi Surat Edaran terkait pembatasan mudik bagi?pekerja migran Indonesia.
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengingatkan bahwa keputusan untuk memindahkan Ibu Kota bukanlah hal yang tidak biasa tetapi telah banyak dilakukan oleh negara lain dengan dasar pertimbangan yang kuat.
Sahroni mengingatkan agar kejadian kekerasan seperti itu jangan sampai terjadi lagi karena akan merusak nama institusi dan merusak reputasi polisi di masyarakat
Ketika pemilu, KASN seharusnya aktif, bukan pasif, mengingat pemilu itu sarat pelanggaran yang dilakukan ASN
Anggota Komisi II DPR M?Syamsul Luthfi mengatakan reformasi agraria harus dilakukan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Politisi Partai Golkar tersebut juga menyampaikan duka mendalam atas tewasnya dua orang guru yang ditembak oleh KKB. Azis menilai perbuatan itu merupakan teroris sesungguhnya
Penjelasan Kapolri?setidaknya bisa dipahami dan dimaklumi. Terlebih alasan Telegram awal tersebut niatnya hanya untuk internal Polri agar jajaran kepolisian tidak bertindak arogan atau menjalankan tugasnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Tapi belakangan beredar luas hingga memunculkan pertentangan
Politisi Partai Golkar itu menilai jangan sampai masalah transportasi menjadi kendala yang menyebabkan tertundanya bantuan kepada para korban bencana
Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku pergi ke Papua Nugini secara ilegal yaitu dengan menggunakan ojek melalui jalur darat. Lukas mengaku pergi ke Papua Nugini untuk menjalani terapi saraf kaki
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta kementerian terkait untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri Nahlia menilai persoalan terorisme yang melanda bangsa Indonesia adalah musuh bersama sehingga dibutuhkan sinergi semua elemen bangsa yang menjadi kekuatan untuk melawannya.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan pihaknya akan memperketat pengamanan di wilayah Kompleks Parlemen pasca-aksi teror yang terjadi di Mabes Polri pada Rabu (31/3).
Dalam rangkaian seleksi calon hakim agung, KY juga akan melakukannya sesuai ukuran dan kompetensi hakim agung. Nantinya, materi yang diujikan juga terkait kompetensi hakim agung
Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari menyatakan, generasi milenial atau kalangan muda di dalam negeri jangan sampai merasa malu menjadi petani karena saat ini perlu sekali adanya regenerasi profesi petani nasional.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta PT Pertamina (Persero) untuk memberikan penjelasan terkait penyebab kebakaran Kilang Balongan di Indramayu, Jawa Barat, dan segera melakukan pemulihan operasi kilang agar distribusi bahan bakar berjalan lancar.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menginginkan adanya penjelasan lengkap kepada publik terkait hasil renegosiasi program pembangunan pembangkit 35.000 MegaWatt (MW), terutama terkait klausul TOP (Take Or Pay) oleh pembangkitan listrik swasta.
Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah menjadi catatan bagi penyelenggara pemilu untuk lakukan perbaikan.
Komisi VI DPR RI dan pemerintah menyetujui Rancangan Undang- Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara European Free Trade Association (IE-CEPA) untuk selanjutnya akan dibahas pada sidang paripurna DPR RI dan disahkan menjadi undang-undang.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Polri tidak menganggap santai dan remeh pesan berantai yang bernada ancaman dan teror terhadap institusi tersebut dan bangsa Indonesia setelah penangkapan 22 orang terduga teroris jaringan Jemaah Islamiyah (JI) di wilayah Jawa Timur.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam mendorong pemerintah segera membentuk Lembaga Pangan Nasional yang berfungsi mengatur tata kelola pangan nasional guna mewujudkan cita-cita kedaulatan pangan di Indonesia.
