Tag
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah, Wengga Febri Dwi Tananda, meminta pemerintah daerah untuk terus memperhatikan dan…
Agenda utama pertemuan tersebut adalah penyampaian pidato pengantar Gubernur Kalteng terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Peringatan tahun 2026 ini menjadi momen untuk menghargai peran besar bidan dalam dunia pelayanan kesehatan di daerah.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng Yohanes Freddy Ering, dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa kinerja Bank Kalteng saat ini sudah berjalan sesuai arah yang diharapkan atau on the track.
Akses pendidikan yang merata merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempersiapkan generasi muda yang mampu bersaing di berbagai bidang.
Pernyataan ini muncul seiring rencana pemerintah daerah melakukan perampingan kelembagaan sebagai upaya mengefektifkan penggunaan anggaran.
"Dengan menelaah keberhasilan serta hal yang perlu disempurnakan di Kalimantan Selatan, penyusunan dapat menghindari kendala yang sama dan langsung mengarah pada penyelesaian yang lebih optimal,"
Jika dikelola dan disimpan dengan baik, arsip berfungsi sebagai ingatan kolektif yang menjaga keaslian sejarah daerah agar tidak hilang atau berubah maknanya.
Regulasi ini dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan, memperkuat kepastian hukum, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, kenaikan harga energi secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan biaya operasional sekolah, rumah sakit, serta fasilitas layanan publik lainnya.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Kebutuhan infrastruktur dasar masih menjadi aspirasi utama yang disampaikan masyarakat saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah dari Daerah…
"Setiap warga negara berhak mendapatkan akses yang layak terhadap sarana prasarana dasar, seperti jalan, jembatan, sumber air bersih, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan,"
Momen ini menjadi waktu yang tepat untuk merenung dan melangkah menuju perubahan yang lebih baik.
Untuk mencegah terjadinya penyelewengan, penyimpangan, maupun praktik korupsi, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib taat dan patuh pada regulasi pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
Regulasi strategis ini ditargetkan dapat disahkan paling lambat pada Juli 2026, bahkan diupayakan selesai lebih awal pada bulan Juni, sebagai langkah nyata menghadirkan kepastian hukum sekaligus solusi atas berbagai persoalan agraria yang berkembang di daerah.
Langkah-langkah yang telah diambil pihak kepolisian, mulai dari pengungkapan kasus, pemetaan modus operandi, hingga peningkatan intensitas patroli dan sambang ke masyarakat, merupakan bentuk pelayanan nyata yang sangat dibutuhkan warga.
Pendampingan ini dilakukan dalam rangka agenda audiensi yang digelar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta.
Kepercayaan besar yang diberikan oleh kepala daerah melalui pelantikan ini membawa konsekuensi tanggung jawab yang berat, baik di hadapan pemerintah maupun di hadapan masyarakat luas yang dilayani.
Sinergitas antara warga, aparat keamanan, dan pemerintah daerah dinilai sangat penting agar pengawasan berjalan menyeluruh, serta memastikan bahwa setiap kegiatan keagamaan dan sosial di tengah masyarakat berjalan lancar dan tertib sesuai aturan yang berlaku.
Penyerahan bantuan tersebut diterima langsung oleh Bupati Barito Timur, M Yamin, sementara rombongan DPRD Kalteng yang hadir terdiri dari Ampera AY Mebas, Purdiono, dan Amonius Tuyum.
