DPRD Mahakam Ulu Pelajari Perda Inisiatif Dewan ke DPRD Palangka Raya
pembentukan regulasi yang berasal dari inisiatif DPRD menjadi langkah penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung dan cepat.
Tag
pembentukan regulasi yang berasal dari inisiatif DPRD menjadi langkah penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung dan cepat.
Setiap pelaksanaan Iduladha volume penggunaan kantong plastik di masyarakat meningkat cukup signifikan karena dipakai untuk membagikan daging kurban. Kondisi tersebut dinilai dapat memperparah persoalan sampah plastik apabila tidak segera diantisipasi.
Proses pembahasan Ranperda tersebut berlangsung cukup panjang dan melalui berbagai tahapan sebelum akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Senin (18/5/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi didampingi Wakil Ketua I Basirun B Sahepar dan Wakil Ketua II Nenie Adriati Lambung. Turut hadir Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini.
Optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak sangat penting untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama instansi terkait diminta lebih aktif melakukan penagihan langsung di lapangan.
Menurut Syaufwan, proses seleksi CPNS dilakukan secara terbuka, transparan, dan berbasis kemampuan peserta. Karena itu, tidak ada pihak mana pun yang bisa menjamin seseorang lulus hanya dengan imbalan uang ataupun kedekatan tertentu.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Menjelang Hari Raya Iduladha, Anggota DPRD Palangka Raya, Hasan Busyairi meminta pemerintah daerah tidak lengah dalam mengawasi kesehatan hewan kurban dan stabilitas harga…
BORNEONEWS, Palangka Raya –Anggota DPRD Palangka Raya, Hap Baperdu meminta Pemerintah Kota (Pemko) lebih aktif menyosialisasikan pengertian pajak makanan dan minuman sebesar 10 persen kepada…
Rapat Banmus menjadi forum strategis dalam menyusun serta menyelaraskan jadwal kegiatan legislatif dengan program pemerintah daerah agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan optimal.
Kondisi saat ini menunjukkan adanya kenaikan harga pada BBM non-subsidi seperti dexlite, pertamina dex, dan pertamax turbo. Namun demikian, ia menilai kenaikan tersebut tidak berdampak langsung terhadap kebutuhan pokok masyarakat selama distribusi BBM subsidi tetap berjalan dengan baik.
Peringatan hari bersejarah ini bukan sekadar seremonial, melainkan pengingat akan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, valid, dan bertanggung jawab.
R6?y4{????????y_??4???q??!???ws?G1z?46&?!???d?xE?g??te?b????q84?8??7e?????w??F?g??w??`!q?Wx58F?|?A
Permintaan ini disampaikannya, sebagai bentuk keprihatinan terhadap potensi risiko yang bisa terjadi pada anak-anak jika pengawasan dan legalitas lembaga penitipan tidak dilakukan secara maksimal.
BORNEONEWS, Palangka Raya - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palangka Raya memutuskan menunda sementara pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan…
Status Palangka Raya sebagai ibu kota provinsi membuat potensi pertumbuhan penduduk semakin tinggi, sehingga perlu disiapkan strategi yang matang agar tidak menimbulkan berbagai persoalan di masa depan.
Pemenuhan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi syarat utama yang tidak boleh diabaikan oleh perusahaan. Selain itu, aspek sosial seperti peluang kerja bagi masyarakat lokal juga harus menjadi perhatian.
Dengan mempertahankan karakter tersebut, benang bintik dapat memiliki daya saing lebih tinggi di pasar
BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus diiringi dengan penguatan kolaborasi antardaerah, terutama dalam menangani berbagai…
Setiap Raperda yang disusun tidak hanya harus memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta dapat diterapkan secara efektif.
"Oleh karena itu, seluruh tahapan yang ada harus dikelola dengan manajemen yang baik dan sistem yang transparan agar tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat,"