DPRD Palangka Raya : Pajak Makan Minum Ditanggung Konsumen Bukan Pelaku
Pajak makanan dan minuman pada dasarnya bukan menjadi beban pelaku usaha, melainkan dibayarkan oleh konsumen saat melakukan transaksi pembelian.
Tag
Pajak makanan dan minuman pada dasarnya bukan menjadi beban pelaku usaha, melainkan dibayarkan oleh konsumen saat melakukan transaksi pembelian.
Penyelidikan diperlukan untuk mengetahui secara pasti penyebab kejadian tersebut sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait.
Menurutnya, keberadaan drainase yang berfungsi optimal menjadi faktor penting dalam mengalirkan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan maupun banjir di kawasan permukiman dan ruas jalan.
keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi juga memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan masyarakat.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, sebagai pengingat pentingnya menjaga…
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, mengungkapkan bahwa skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Alat Penerangan Jalan (APJ) berpotensi…
"Semakin banyak pekerja yang terlindungi, maka semakin kuat pula sistem perlindungan sosial di daerah,"
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Salundik, mengingatkan seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring prediksi…
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan pedagang kecil guna menciptakan iklim…
Jumlah sapi kurban yang diterima dan disalurkan Pemko Palangka Raya tercatat sebanyak 41 ekor. Jumlah tersebut diakui mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
Para relawan kerap menghadapi berbagai situasi berbahaya saat menjalankan tugas kemanusiaan, mulai dari kebakaran, banjir hingga bencana alam lainnya.
kami atas nama DPRD Kota Palangka Raya menyampaikan selamat Hari Raya Iduladha. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua,
Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dinilai menjadi salah satu solusi strategis untuk mempercepat penyediaan infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ), yang berkualitas di Kota Palangka Raya tanpa membebani kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara berlebihan.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery menyoroti kebutuhan pembenahan ribuan titik Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kota Palangka Raya melalui skema Kerja Sama…
Upaya antisipasi perlu dilakukan sejak dini mengingat pada tahun 2026 diperkirakan puluhan guru akan memasuki masa pensiun. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi proses belajar mengajar apabila tidak diimbangi dengan kesiapan tenaga pengganti.
Tingginya angka tunggakan tersebut menjadi perhatian serius karena pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya, Arif M. Norkim menilai kebijakan moratorium tenaga pendidik perlu diberikan pengecualian untuk sejumlah mata pelajaran tertentu yang…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPRD Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan mengatakan salah satu upaya yang perlu dikembangkan Pemerintah Kota Palangka Raya saat ini yakni pemanfaatan produk lokal,…
Menurutnya, peran DPRD tidak hanya terbatas pada fungsi legislasi dan pengawasan, tetapi juga menjadi motor penggerak perekonomian daerah melalui sektor pariwisata dan kunjungan dinas.
Khemal mengatakan kemarahan Gubernur Kalimantan Tengah terhadap hasil pekerjaan tersebut merupakan hal yang wajar. Menurutnya, proyek pemerintah yang menggunakan anggaran daerah harus dikerjakan dengan perencanaan matang dan kualitas yang benar-benar terjamin.