Tag
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai penetapan tarif dagang Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen terhadap Indonesia menjadi momentum untuk beralih ke energi baru terbarukan (EBT).
Direktur Utama Perseroan, PT Sawit Sumbermas Sarana atau SSMS Tbk, Jap Hartono mengatakan bahwa SSMS menyadari, kemajuan perusahaan harus sejalan dengan prinsip-prinsip tata Kelola yang baik dan komitmen besar terhadap keberlanjutan.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan pemerintah dan DPR perlu mencermati urgensi skema power wheeling dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) karena tidak jelas dan berisiko merugikan negara.
Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP) memandang Indonesia membutuhkan banyak pekerjaan dan pekerjaan terampil untuk menyukseskan laju pertumbuhan hijau.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, Eddy Abdurrachman mengatakan bahwa untuk memenuhi target Zero Emission maka Indonesia membutuhkan lebih banyak pasokan kelapa sawit.
PT PLN Indonesia Power (PLN IP) mempercepat pelaksanaan transisi energi dengan memperkaya kompetensi teknologi di bidang energi baru dan terbarukan (EBT).
Pakar Pengendalian Udara dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat (Sumbar) Dr Fadjar Goembira mengatakan pengolahan sampah seperti daun-daun kering menjadi sumber energi memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan menjadi energi masa depan.
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi menilai, skema "power wheeling" berpotensi menambah beban APBN yang merugikan negara dan di sisi lain juga berpotensi merugikan rakyat sebagai konsumen listrik.
Bencana alam yang disebabkan oleh cuaca ekstrem menimbulkan malapetaka bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan pihaknya mendorong mahasiswa sebagai generasi muda agar terus melakukan inovasi untuk memecahkan persoalan energi fosil dan transformasi energi baru terbarukan (EBT).
Presiden RI Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson?bersepakat memperkuat kerja sama di bidang energi baru terbarukan (EBT) dan ketahanan pangan.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian ESDM, optimistis target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 akan tercapai.
Anggota Komisi VII Bidang Migas DPR RI Mukhtarudin meminta pemerintah untuk lebih berhati - hati dalam menyikapi tren transisi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Jangan sampai menimbulkan krisis energi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan Indonesia akan memainkan peran penting menyelamatkan bumi dan menjadi menjadi sumber kebutuhan energi baru terbarukan untuk dunia.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat ada penambahan kapasitas pembangkit listrik energi baru terbarukan sebesar 386 megawatt (MW) sejak Januari hingga September 2021.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melibatkan generasi muda dalam upaya mencapai target bauran energi baru terbarukan.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) dinilai perlu memperjelas kewajiban pembelian dan kompensasi listrik sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Energi Baru Terbarukan (EBT) tercatat sebagai penyumbang tertinggi penurunan emisi karbondioksida yakni 34,29 juta ton CO2 pada 2020 dibandingkan?aksi mitigasi lainnya untuk menurunkan penyebab efek rumah kaca.
Indonesia memiliki sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) yang melimpah dari mulai air, matahari, angin, panas bumi, hingga gelombang laut dengan potensi skala nasional mencapai 417 gigawatt, namun pengembangannya belum maksimal hanya 2,75 persen atau sekitar 11,5 gigawatt.
EMI merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang manajemen energi dan konservasi air, yang awalnya merupakan PT Konservasi Energi Abadi (Koneba) berdiri 1987 sebagai joint venture lima perusahaan industri pupuk, yaitu PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Petrokimia Gresik. Tahun 1993 status PT Koneba berubah menjadi BUMN melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1993, dengan maksud untuk ikut serta melaksanakan program pemerintah melalui pe
