Tag
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Dewan Pengawas Komisi pemberantasan Korupsi tidak tertutup dalam proses dan hasil pemeriksaan sidang etik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?Firli?Bahuri. Peraturan KPK, dan Dewas, disebut telah mengatur nilai-nilai keterbukaan lembaga antirasuah itu.
Menurut mereka, kasus helikopter yang dilanggar oleh Firli sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar integritas KPK
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengapresiasi kepolisian yang berhasil meringkus Djoko Tjandra setelah 11 tahun menjadi buron. Meski begitu, ICW mengingatkan Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis agar tak lupa usut tuntas dugaan keterlibatan anggota lain selama pelarian Djoko Tjandra.
Mudahnya Djoko Tjandra untuk mendapat akses layanan publik maupun keluar masuk Indonesia, hampir tak mungkin dilakukan tanpa bantuan pihak berwenang
TEMPO.CO , Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, mendesak DPR menggunakan hak angket dalam kasus Joko Tjandra terhadap kepolisian, kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, dan…
Rapat yang berlangsung tertutup mengindikasikan ada hal-hal yang ingin disembunyikan oleh DPR terhadap publik
Ismunandar dan istrinya Encek UR Firgasih yang juga Ketua DPRD Kutai Timur ditangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menerima suap
?Indonesia Corruption Watch mengkritik pelaksanaan upacara Hari Bhayangkara ke-74 di Komisi Pemberantasan Korupsi. ICW menuding upacara itu adalah konsekuensi dari pilihan Ketua?KPK?Firli Bahuri yang menolak mundur dari kepolisian.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) untuk terbuka atas temuan dugaan pelanggaran etik Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri.
Indonesia Corruption Watch menolak rencana kenaikan gaji pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. ICW menyebut ada empat alasan untuk menolak rencana tersebut.
Indonesia Corruption Watch mengkritik tuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap terdakwa penyuap Anggota Komisi Pemilihan Umum,?Wahyu Setiawan, Saeful Bahri. Menurut ICW, tuntutan 2 tahun 6 bulan penjara untuk Saeful terlalu rendah.
ICW juga meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja serta posisi staf khusus, dan jika diperlukan, agar memecat staf yang mempunyai posisi atau jabatan di tempat yang lain berpotensi menimbulkan konflik kepentingan
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menurun akibat dampak buruknya seleksi pimpinan KPK periode 2019-2023 dan adanya revisi Undang-Undang (UU) KPK.
ICW menilai apapun temuan tim gabungan Kementerian Hukum dan HAM tak menganulir fakta bahwa Yasonna diduga telah merintangi penyidikan KPK karena memberikan informasi keliru
Undang-Undang KPK Nomor 19/2019 kini sudah mulai dijalankan. Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai UU baru itu memperlambat kinerja lembaga antirasuah.
Indonesia Corruption Watch (ICW) dinilah sebagai cara meruntuhkan independensi KPK. Pegawai KPK diketahui sesuai aturan dalam UU 19 tahun 2019 tentang KPK akan berubah status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kader PDIP Dewi Tanjung menantang Indonesia Corruption Watch untuk membuktikan dirinya menyebarkan hoax dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Dia pun tak gentar jika dilaporkan balik ke polisi oleh ICW atau pun Novel Baswedan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Menko Polhukam Mahfud MD ikut membantu memperjuangkan penerbitan Perppu KPK. ICW menganggap Mahfud peka akan isu pemberantasan korupsi.
ICW berpandangan setidaknya terdapat 10 konsekuensi yang akan timbul bila Presiden Joko Widodo tidak segera mengeluarkan Perppu KPK. Ke-10 konsekuensi ini berdasarkan kajian ICW.
BORNEONEWS, Palangka Raya - Save Our Borneo (SOB) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) meluncurkan buku berjudul “Peraturan Daerah Pro Pembabat Hutan”. Buku itu untuk mengkritik perda Rencana Tata…
