Bupati Seruyan Minta Investor Tidak Hilangkan Hak Masyarakat
Bupati Seruyan Yulhaidir meminta agar investor yang berinvestasi di daerah ini tidak menghilangkan hak-hak masyarakat.
Tag
Bupati Seruyan Yulhaidir meminta agar investor yang berinvestasi di daerah ini tidak menghilangkan hak-hak masyarakat.
Iswan mengatakan, pihaknya nanti akan menawarkan potensi yang ada. Seperti peternakan, perkebunan dan lainnya yang dimiliki Sukamara.
Pada pameran nanti, Dinas PMPTSP akan mempromosikan potensi daerah.
"Salah satu penyebabnya yakni soal perizinan yang selalu terbentur dengan pemerintah daerah kita," kata Ary Dewar.
Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Handoyo J Wibowo menegaskan jangan sampai kepala desa (Kades) tidak tahu masuknya investasi di wilayah kerjanya.
Isu Provinsi Kalimantan Tengah menjadi Ibu Kota Paru-Paru Dunia mendapat tanggapan dari Gubernur Sugianto Sabran. Dia mengatakan, bukan hanya gelar saja yang masyarakat inginkan. Pemerintah juga harus memberi biaya agar masyarakat tidak hanya bangga, namun juga sejahtera.
Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos membuka Sosialisasj Pasar Modal dan Waspada Investasi yang digelar di Gedung Pertemuan Umum Damang Batu, Kuala Kurun, Rabu (28/11/2018).
Rencana investor dari Sidney, Australia yakni PT Rimau Grup disambut gembira oleh Pemkab Barito Utara. Dengan masuknya investasi di bidang pertanian, khususnya jagung di sana akan membuka peluang pasar yang semakin luas.
Iklim investasi di Kabupaten Barito Utara terus meningkat. Tidak hanya pertambangan, investor di bidang pertanian juga tutur berdatangan untuk mengembangkan usaha di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan.
Wakil Bupati Murung Raya (Mura) Rejikinnor meminta dunia investasi di Kabupaten INI lebih peduli dan mempriotaskan pekerja lokal ketimbang pekerja dari luar daerah.
"Kalteng ada di posisi ke-23, lumayan ya. Dengan jumlah investor sebanyak 3.353," kata Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Unit Pelayanan Pelanggan 1 KSEI, Ruth Yendra.
Hadirnya investor sangat membantu pemerintah daerah dan membuka peluang kerja bagi masyarakat
Terdapat 20 entitas yang disebut-sebut beroperasi tanpa izin. Yang mengejutkan adalah dari data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat ini, salah satunya berkantor pusat di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah B Iwan Tri Handoyo menyebut, hingga Juli 2018 sudah ada 20 entitas yang ditemukan OJK tengah beroperasi tanpa izin.
Kepala Subdit Sektor Sekunder Direktorat Wilayah II Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Wahyono menandaskan, faktor penghambat investasi di Indonesia 32,6 persen adalah karena perizinan.
Semua investor perlu kepastian hak, hukum, perlindungan, dan kemudahan berinvestasi. Selain daripada aspek insformasi yang terbuka dan pelayanan yang memadai.
Anggota Komisi I DPRD Kotim Syahbana menyebut terkadang investor di daerah mengabaikan pemerintah desa, padahal kondisi itu jangan sampai terjadi.
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menggelar diskusi publik membahas rencana umum penanan modal.
Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Sutik menilai kamtibmas daerah ini sangat baik, setidaknya dengan kondisi ini memberikan iklim baik bagi kalangan investor untuk berinvestasi di Kotim.
Dia mencontohkan seperti kewajiban plasma itu selama ini hanya sebatas retorika saja. Pemkab sepanjang ini belum pernah memberikan informasi terkait pelaksanaan kewajiban itu kepada publik.