Tag
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Setda Kalteng, Sri Widanarni mengingatkan ada lima kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).?
Kuasa hukum Mardani, Irfan Idham dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin 11 April 2022 mengatakan pemberitaan sejumlah media yang menyebut kliennya terlibat dalam kasus 10 tahun lalu itu tidak benar dan tidak berdasar pada fakta hukum.
Baru-baru ini Presiden RI, Joko Widodo mencabut ribuan izin usaha pertambangan yang dinilai tidak dijalankan dengan baik, tidak produktif serta tidak sesuai peruntukkan dan peraturan.
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran merekomendasikan untuk tidak memperpanjang dua dari tujuh izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) generasi ketiga yang ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia pada 1998.
Pemerintah menyatakan secara tegas telah mencabut 2.078 izin usaha pertambangan mineral dan batu bara yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan akan memberikan rekomendasi pencabutan izin jika kedapatan ada pelaku usaha melakukan penyalahgunaan.
BORNEONEWS, Palangka Raya - Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Kalteng menghentikan penyidikan kasus dugaan pemalsuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi khusus untuk…
Sampai saat ini, izin pertambangan di Kalteng terdiri atas 5 kontrak karya atau KK, 14 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP2B dan 413 izin usaha pertambangan atau IUP.
Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) HM Jhon Krisli menyebutkan, sudah sejak lama mengingatkan soal perizinan tambang di Kotim.
Per Januari 2017 lalu, Dinas ESDM merilis telah mencabut izin 317 perusahaan di Kalteng.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Jumlah luas wilayah izin usaha pertambangan (IUP) di Kalimantan Tengah (Kalteng) mencapai 1.719.510 hektare (ha). Luasan itu tersebar di 14 kabupaten/kota, provinsi karena…
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Sehari setelah inspeksi mendadak (sidak) di gudang puya di Kumai, jajaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalteng kembali menyambangi gudang zirkon di…
BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkaitan dengan perizinan pertambangan yang dikeluarkan pemerintah…
BORNEONEWS, Palangka Raya – Fenomena tumpang tindih perizinan yang dikeluarkan pemerintah marak terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Bahkan, di satu kecamatan saja bisa muncul…
BORNEONEWS, Palangka Raya – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Tengah (Kalteng) menargetkan sesegera mungkin melakukan penelusuran dan penyelesaian atas kasus tumpang tindih 31…
BORNEONEWS, Palangka Raya – Sebanyak 31 izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan Barito, Kalimantan Tengah (Kalteng) terjadi tumpang tindih. Hal ini telah berlangsung selama beberapa tahun, sejak…
BORNEONEWS, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara bersama tim panitia khusus (Pansus) rencana tata ruang wilayah kabupaten (RTRWK) menggelar rapat dengar pendapat mengenai RTRWK…
BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengaku banyak sekali perusahaan pertambangan ‘nakal’ mangkir dari menyetor kewajibannya, baik pajak maupun…
BORNEONEWS, Palangka Raya – Koordinator Save Our Borneo (SOB) Kalimantan Tengah (Kalteng), Noordin mengimbau Pemprov Kalteng tidak terlena dengan sudah banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Sebanyak tiga Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) telah dicabut pemerintah pusat melalui rekomendasi pemeritah kabupaten, Kamis…
