Tag
Sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) ke-2 KUHP, kewenangan menuntut pidana hapus karena kedaluwarsa dengan kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun.
Mantan Kepala BPN Kotim Jamaludin melakukan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di BPN Kabupaten Kotim.
Ada beberapa hal yang dipermasalahkan mantan Kepala BPN Kotim itu dalam pokok gugatannya itu sehinggaa pria tersebut melakukan upaya perlawanan terhadap pihak kejaksaan.
KPK dminta untuk mengawasi kasus pertanahan yang melibatkan mantan Kepala BPN Kotim
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotawaringin Timur (Kotim) sudah siap meladeni gugatan praperadilan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, Jamaludin.
Dipanggilnya notaris ini karena dalam penerbitan akta tanah ada indikasi pemalsuan dokumen tanah
Jika terbukti ada kaitannya dengan perkara korupsi, aset tersebut dipastikan akan di sita meski sudah berpindah tangan.
Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Jamaludin, dalam waktu dekat akan diperiksa kembali oleh penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri setempat.
Penyidik baru menanyakan sekitar 40 kapling tanah milik tersangka. Dan disebutkan masih ada di lokasi lainnya yang jumlahnya mencapai ratusan kapling.
Diperiksanya keluarga mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kotawaringin Timur, Jamaludin dalam dua perkara pertanahan yang menjeratnya dalam rangka melengkapi berkas perkara tersangka.
Tanah yang berada di posisi strategis selalu tumpang tindih. Disinyalir, karena harga yang tinggi membuat spesialis mafia tanah mengklaim lahan itu.
Penyidik Kejari Kotim saat ditanya soal tanah itu tidak menyangkalnya, meski belum mau membeberkannya secara detail.
Sebelum adanya praperadilan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Sampit, penyidik sudah memprediksi Jamaludin bakal mengajukan praperadilan.
Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur (Kotim) memberikan peringatan keras kepada Theopilus, adik ipar mantan Kepala Badan Pertanahan Kotim, Jamaludin, untuk kooperatif penuhi panggilan jaksa. Jika tidak, terancam dijemput paksa.
Sejumlah notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kotim, Selasa (17/4/2018). Mereka datang untuk melakukan audiensi soal pertanahan di daerah ini.
Dari keterangan tetangga Theopilus di komplek perumahan Gunung Arjuno, yang bersangkutan belakangan ini memang jarang terlihat.
Ada kades di wilayah Kecamatan Cempaga Hulu mengaku mengetahui aset tersangka (Jamaludin), namun kemudian si kades menarik kembali pernyataannya.
Awal pekan ini penyidik akan memeriksa keluarga hingga kerabat tersangka.
Pemkab Kotawaringin Timur (Kotim) mendukung langkah Kejaksaan Negeri setempat yang mengembangkan kasus dugaan korupsi di tanah Dinas Pendidikan (Disdik), sehingga menyeret mantan Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kotim Jamaludin.
Datman mengatakan, saksi yang diperiksa saat ini lanjutan dari pemeriksaan beberapa waktu lalu. Tim ingin segera menuntaskan perkara itu dalam rangka pemberkasan.
