Tag
Warga hingga perangkat Desa Bagendang Tengah, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai diperiksa pihak Kejari Kotim dalam kasus dugaan korupsi penerbitan surat tanah fiktif di desa setempat.
Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur mulai memanggil para saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penerbitan surat tanah yang diduga fiktif di Desa Bagendang Tengah, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotim.
Dari pengumpulan alat bukti dan keterangan (pulbaket), diduga surat tanah itu diterbitkan secara fiktif dan dijual ke salah satu investor di sana.
Mekanisme di tingkat desa, kelurahan hingga tingkat kecamatan tidak ada SOP jelas yang mengatur. Akibatnya dibuat asal-asalan dan memunculkan masalah.
Kasus ini sudah berproses di ranah penyidikan jaksa. Bahkan untuk mempermudah prosesnya, Kejari Kotim menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kejari Kotawaringin Timur sudah menelusuri aset mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kotim Jamaludin.
Ada sekitar belasan saksi yang sudah dimintai keterangannya oleh jaksa. Begitu juga pihak Parianata Cs yang ikut dilaporkan dalam perkara ini bersama kelompoknya dan pihak BPN Kotim.
Pelimpahan akan dilakukan bersamaan agar nanti penetapan jadwal sidangnya berbarengan. Sebab, saksi dalam kasus keduanya sama saja.
Setelah selesai memeriksa para lurah dan kepala desa dalam waktu dekat giliran camat yang akan dipanggil untuk dimintai keterangannya oleh pihak Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang membelit mantan Kepala BPN Kotim Jamaludin.
Pengecekan dilakukan untuk memastikan mana saja aset tersangka kasus IP4T dan tanah dinas pendidikan ini terdaftar
Ada sekitar 13 kepala desa dan lurah yang sudah dipanggil jaksa untuk dimintai keterangan terkait kasus yang membelit mantan Kepala BPN Kotim
Dugaan korupsi kasus IP4T menyeret Jamaludin, mantan Kepala BPN Kotim sebagai tersangka.
Tidak diketahui posisi tanah itu, meskipun temuan ini cukup mengejutkan. Kuat dugaan tanah yang mengantongi sertifikat itu berada di areal perkebunan atau pertambangan sekitar.
Pada Jumat pagi, giliran Kepala Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit yang diperiksa jaksa dimintai keterangannya dalam kasus itu.
Jamaludin tersangka kasus dugaan korupsi inventarisasi, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kotim dijerat pasal berlapis.
Perkara dugaan korupsi inventarisasi, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) dengan tersangka mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotawaringin Timur (Kotim) Jamaludin masih dalam tahap perampungan surat dakwaan.
Berkas perkara tanah milik Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tersangka Jamaludin dan Darmawi masih dilengkapi.
Usai lebaran penyidik tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Kotawaringim Timur bakal kembali menggenjot sejumlah kasus yang bakal menyeret mantan Kepala BPN Kotim Jamaludin.
Hal itu juga didasari pengakuan Sakiah di Pengadilan Negeri Sampit dalam gugatan perdata Antoni Yapy. Sakiah menyatakan tidak bisa tanda tangan dan hanya cap jempol saja.
Rantau terlebih dahulu diadukan melalui kuasa hukum terlapor, sehingga sempat dipanggil untuk dimintai keterangan atas laporan pengaduan NomorLap.Duan/09/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang dugaan penyerobotan tanah di atas SHM Nomor: 2723 atas nama Sakiah
