Tag
Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP-Damkar) Sukamara, Iwan Miraza mengatakan, penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu koordinasi semua pihak.
Polsek Kapuas Hilir kembali mengimbau warga agar tidak membakar jerami atau sisa panen padi, agar dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kelurahan Barimba pada Jumat, 9 Agustus 2019.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan Agung Sulistyono menyebut bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan hanya putus di tim gabungan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Seruyan, Agung Sulistyono, menyebut bahwa penyebab kebakaran lahan dipastikan ulah manusia.
Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Seruyan pada tahun ini tercatat mencapai 290 hektare.
Kebakaran lahan di wilayah Desa Sungai Bakau, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, ternyata merupakan yang terluas di Kabupaten Seruyan.
Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya belum berencana meliburkan peserta didik meski kabut asap yang menyelimuti Kota Palangka Raya dalam beberapa hari terakhir kian pekat.
Selama ini isu yang selalu dibangun dalam masyarakat adalah kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh masyarakat untuk membuka ladang. Sedangkan hal inj tampak berbeda di wilayah Kota Palangka Raya
Lokasi lahan yang terbakat cukup menyulitkan tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Murung Raya karena kurang lebih 150 meter berada jauh dari badan jalan
Berdasar pada gugatan citizan law suit yang sudah diputus Mahkamah Agung (MA) terdapat mandat dari UU No 32 Tahun 2009
Pemerintah dinilai perlu mengevaluasi sejumlah program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.
Pemerintah dinilai perlu memberikan standarisasi terhadap sarana dan prasarana untuk penanggulangan karhutla. Demikian disampaikan, Kepala Project Base Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka Raya, Aryo Nugroho, Kamis, 8 Agustus 2019.
Anggota DPRD Kotawaringin Timur, Rudianur mengapresiasi langkah penindakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Seperti yang diketahui, sejumlah pelaku sudah diciduk kepolisian setempat.
Dengan kejadian Karhutla yang tidak menunjukan penurunan signifikan setiap tahun, maka pemerintah dinilai kurang maksimal dalam menanganinya
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Barito Selatan, Kamis, 8 Agustus 2019.
Polres Kotawaringin Timur (Kotim) menunjukkan keseriusannya dalam menangani kebakaran dan lahan. Bahkan, sejak Juli hingga awal Agustus ini, polres sudah menangani 6 kasus kebakaran hutan dan lahan.
Pemko Palangka Raya diminta fokus pada pencegahan ketimbang penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kurangnya sarana prasarana penunjang kinerja petugas pemadam kebakaran menjadi salah satu kendala untuk memaksimalkan tugas dalam mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Sukamara.
Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Barito Selatan. Sosialisasi berlangsung di Aula Bappeda Buntok, Kamis 8 Agustus 2019.
Bupati Barito Selatan, Eddy Raya Samsuri menghadiri Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Negara beberapa waktu lalu.
