Tag
Jajaran Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas melakukan kunjungan kerja (kunker) dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin, 18 Oktober 2021.
Kementerian Dalam Negeri terus memaksimalkan pelayanannya berbasis digital melalui aplikasi e-BMD guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah (BMD).
Bupati Pulang Pisau, Pudjirustaty Narang melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) di Jakarta, belum lama ini.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan daerah agar melaporkan inovasi mereka ke dalam pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah 2021.
Kepala desa diharapkan dapat terus berinovasi membangun daerah lewat pengembangan berbagai layanan pemerintahan, kata Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Yusharto Huntoyungo.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya membangun sinergitas dengan pemerintah daerah dalam sektor pembinaan ideologi Pancasila, penguatan, pembentukan, dan gerakan nasional revolusi mental.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) Agus Fatoni meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih fokus pada 6 area inovasi.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Badan Litbang Kemendagri) Agus Fatoni meminta kepala daerah untuk tidak takut dalam berinovasi.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh unsur di desa dan kelurahan agar dilibatkan dalam penanganan pandemi COVID-19 pada perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan terdapat 43 daerah di luar Jawa dan Bali yang akan menerapkan pengetatan?mirip?dengan aturan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah agar mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) dan jaring pengaman sosial yang bersumber dari?APBD.
Kementerian Dalam Negeri menyebutkan sebanyak 232 daerah telah menyampaikan usulan penyederhanaan birokrasi pemerintahan daerah
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus menegur daerah-daerah yang tidak menganggarkan anggaran daerahnya untuk insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pandemi COVID-19.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hari Nur Cahya Murni mengatakan komitmen kepala daerah diperlukan dalam peningkatan literasi dan keberadaan perpustakaan di daerah.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkolaborasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait upaya percepatan penyederhanaan birokrasi di pemerintahan daerah.
PT PLN tercatat memiliki 79 juta pelanggan yang akan diverifikasi dengan berbasis nomor induk kependudukan (NIK)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerapkan sejumlah langkah strategis untuk membantu daerah dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021.
Mendagri mengatakan pemerintah pusat memiliki mekanisme dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang melibatkan para kepala daerah
Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh memastikan adanya data penduduk yang diduga bocor dan membuat heboh belakangan ini bukanlah data dukcapil.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mengambil langkah?percepatan penyerapan APBD 2021 dengan fokus mengatasi pandemi COVID-19.
