Kemenkum Sebut KUHAP Baru Beri Legitimasi PPNS Lebih Jelas
??P8?2Ò??a ??8b?`>??]J?}5??$??3?T^?][ !??7??>??????_P?«[?`??~?????? ???5a??`B?i?d_???8dY? AQ???c??(??X?pmS?_^?]? ??????sX?
Tag
??P8?2Ò??a ??8b?`>??]J?}5??$??3?T^?][ !??7??>??????_P?«[?`??~?????? ???5a??`B?i?d_???8dY? AQ???c??(??X?pmS?_^?]? ??????sX?
Pelaksana Tugas (Plt) Camat Gunung Purei, Kus Edi Harianto, menerima sertifikat merek dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk Asosiasi Kelompok Usaha Kerajinan Anyaman Rotan Kecamatan Gunung Purei.
Kemenkumham Kalimantan Tengah terus berupaya mengatasi masalah over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di wilayahnya.
Sebanyak 54 Indikasi Geografis jenis kopi dari berbagai daerah di Tanah Air telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyarankan para penulis novel?alternative universe?(AU) untuk mencatatkan hak cipta karyanya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk menghindari plagiarisme.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah (Sulteng) Hermansyai?Siregar mengatakan Tenun Donggala yang tercatat sebagai indikasi geografis kekayaan intelektual (KI) asal provinsi ini menjadi salah satu perwakilan Indonesia pada General Assembly Intellectual Property di Jenewa, Swiss.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi (Kemenkumham) menyebutkan aparatur pemerintah desa memiliki peran vital untuk melakukan pengawasan orang asing karena mengetahui kondisi wilayah maupun masyarakat yang tinggal di daerahnya.
Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia?Silmy Karim mengungkapkan masyarakat kini bisa mengurus paspor elektronik (e-paspor) di seluruh kantor imigrasi di Indonesia dengan perluasan jangkauan layanan?e-paspor.
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) Provinsi Aceh melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pekerja asing di sejumlah perusahaan di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali menelusuri pegawai Imigrasi selain AH yang diduga terlibat perdagangan organ ginjal di Kamboja.
Kementerian Hukum dan HAM RI menyatakan penguatan ekosistem kekayaan intelektual (KI) mulai dari menciptakan, melindungi, dan memanfaatkan kekayaan intelektual mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
Kementerian Hukum dan HAN (Kemenkumham) melalui Subdit Tensipor (Detensi Imigrasi dan Deportasi) Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasia?melakukan pendataan pengungsi luar negeri yang saat ini berada di Makassar, Sulawesi Selatan.
Kementerian Hukum dan HAM memberikan Remisi Khusus (RK) Natal 2022 kepada 14.057 narapidana beragama Kristen dan Katolik di seluruh Indonesia sebagai apresiasi perubahan perilaku menjadi lebih baik.
Sugeng menyebutkan operasi pemadaman dimulai pukul 11.15 WIB dan pada sekitar pukul 13.05 WIB masih dalam proses pendinginan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM bersinergi membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM).
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan memfasilitasi para investor asal Jepang yang ingin menanamkan modal di Tanah Air.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengatakan paspor RI cetakan atau terbitan terbaru yang akan didistribusikan pada Oktober tahun 2022 sudah disertai kolom tanda tangan.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menanggapi gugatan merek yang dilayangkan oleh Gen Halilintar ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Sampit yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Sampit secara bersama memperingati Hari Kementerian Hukum Dan HAM "Hari Dharma Karya Dhika" ke-77 Tahun 2022, Jumat, 19 Agustus 2022.
Advokat Otto Hasibuan meminta Kementerian Hukum dan HAM agar dapat mengeluarkan surat keputusan (SK) kepengurusan Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) di bawah kepemimpinannya sebagai ketua umum.