Tag
"Percepatan finalisasi DBRBN ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan agenda transformasi tata kelola pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045,"
Siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI di Jakarta, Rabu, menyebutkan, MenPAN-RB telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah.
BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan Kementerian PANRB akan mengawal tata kelola penyelenggaraan Sekolah Terintegrasi…
BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong dan mengawal jalannya perbaikan dan penyesuaian pada arah kebijakan pelayanan publik di…
"Kami sampaikan bahwa kementerian dan lembaga memiliki kewajiban untuk terhubung dengan SIPPN. Ini merupakan upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik demi kesejahteraan masyarakat,"
Menteri PANRB Rini Widyantini?saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu, 26 April 2025, menjelaskan kebijakan optimalisasi diberlakukan agar pelamar CASN yang memenuhi ambang batas (passing grade), tetapi tidak lulus karena kalah peringkat, tetap bisa diakomodasi dalam formasi kosong sesuai jabatan yang mereka lamar.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Penasihat Khusus Presiden Urusan Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan membahas percepatan transformasi digital yang diterapkan pada instansi pemerintahan.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berkomitmen untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di tanah air.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menyetujui seluruh usulan dari Pemkab Barito Timur terkait rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, menyatakan bahwa pihaknya menjalin kemitraan sinergis dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dalam rangka aksi kolaboratif untuk mewujudkan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang lebih baik lagi.
BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendapatkan predikat "BB" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemenpan-RB) terkait evaluasi pelaksanaan…
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia melaksnakan sosialisasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya masuk nominasi anugerah ASN tahun 2023.
Tim Penilai Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengunjungi Polres Barito Timur, Kamis, 23 November 2023.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan tindak lanjut Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) dan Penandatanganan Butir-butir Pernyataan Komitmen bersama di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara daring.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan semangat kepada Pemprov Kalteng dalam meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan reformasi birokrasi.
Pemerintah Kabupaten Seruyan, melalui?Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)??menyampaikan, ?berdasarkan informasi dari?Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.(KemenPAN RB) tahun ini hanya adb? penerimaan?Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengatur jadwal kerja aparatur sipil negara (ASN) selama bulan Ramadan tahun 2022.
Penghargaan ini diserahkan Kemenpan RB kepada Polres Kobar secara virtual via zoom meeting, Senin 20 Desember 2021
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Prof. Dr.Diah Natalisa mendorong daerah memanfaatkan teknologi informasi atau IT untuk memaksimalkan Mal Pelayanan Publik (MPP).
