BKF: Tekno-Nasionalisme Jadi Tantangan Baru bagi RI
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Abdurohman menilai tekno-nasionalisme?(techno-nationalism)?muncul sebagai tantangan baru bagi Indonesia.
Tag
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Abdurohman menilai tekno-nasionalisme?(techno-nationalism)?muncul sebagai tantangan baru bagi Indonesia.
Kementerian Keuangan telah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada 1.895 wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) dengan nilai sebesar Rp7,3 miliar.
Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD menyatakan segera membentuk satuan tugas TTPU untuk menelusuri transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.
Wakil Bupati Murung Raya (Mura) Rejikinoor? menghadiri acara penyerahan penghargaan atas capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta rapat Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) triwulan III provinsi dan kabupaten/kota se-Kalteng, bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata memperkirakan biaya dana pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencapai Rp119 triliun sampai akhir tahun 2022.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji perpanjangan insentif pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk mobil baru, seiring dengan kebijakan pemerintah yang ingin mendorong penggunaan mobil beremisi rendah.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan Indonesia menegaskan komitmen pembangunan berkelanjutan melalui penanganan perubahan iklim dalam rangkaian Dubai Expo 2020.
Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Kalimantan Selatan menyiapkan presentasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai tahap akhir menuju penetapan Badan Layanan Umum (BLU).
Bupati Barito Utara, H Nadalsyah didampingi Wakil Bupati Sugianto Panala Putra dan Sekretaris Daerah, Drs Muhlis menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Hari Utomo dan KPPN Buntok, Saritano?di ruang kerjanya.?
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama lima kali berturut-turut.
Sebenarnya masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan ini
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 berada di bawah target 5,7 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Bertempat di aula A, Kantor Bupati Murung Raya (Mura), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura mengikuti secara virtual Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021. Hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Hermon mewakili Bupati Murung Raya Perdie M Yoseph, didampingi Plt. Inspektur Rudy Roy, Plt Kepala BPKAD Ernawati dan pegawai terkait lainnya.
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan pemerintah sudah menyelenggarakan 10 putaran?Focus Group Discussion?(FGD) terkait Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang rencananya akan disahkan tahun depan.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan realisasi pembiayaan investasi telah mencapai Rp54,1 triliun per 18 Agustus 2021.
Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Purwanto memastikan pemerintah telah membayar klaim perawatan COVID-19 sebesar Rp25,45 triliun sampai akhir Juli 2021. Pembayaran klaim ini termasuk untuk tunggakan tagihan dari rumah sakit tahun 2020 yang sebesar Rp8,16 triliun.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pemerintah daerah (pemda) telah menyisihkan dana sebesar Rp25,46 triliun pada 2021 untuk memberikan dukungan masyarakat di tengah COVID-19.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menyebutkan total dana haji yang ditempatkan dalam instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara mencapai Rp89,92 triliun per Juli 2021.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor menyebutkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya akan dikenakan pada jasa pendidikan yang bersifat komersial.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor menyebutkan pajak pertambahan nilai (PPN) hanya akan dikenakan pada sembako yang bersifat premium.